AMBON, Bhayangkara101.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Maluku untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Maluku merupakan aset strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka Haluk saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Gubernur Maluku dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku serta para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (4/6/2026).
“Wilayah ini saya lihat dari sisi maritimnya sangat menjanjikan prospeknya, baik yang ada di atas laut maupun di bawahnya seperti ikan, mutiara dan lain-lain, sehingga pengelolaannya harus lebih baik supaya bisa ada pendapatan lebih baik lagi,” ujarnya.
Ribka menjelaskan bahwa sektor kemaritiman memiliki peran besar dalam menopang perekonomian nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal diketahui memberikan kontribusi lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Karena itu, Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dinilai mempunyai peluang besar untuk mengembangkan sektor maritim secara berkelanjutan.
Selain potensi kemaritiman, Ribka juga menyoroti sejumlah capaian ekonomi daerah yang menunjukkan perkembangan positif. Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 12,41 persen pada triwulan IV tahun 2025, sementara Kota Ambon tumbuh 5,71 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus ditingkatkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan, terutama sektor kemaritiman yang menjadi karakter utama daerah tersebut.
Ribka juga menegaskan pentingnya mendorong keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dalam pembangunan daerah. Aktivitas ekonomi yang kuat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak hanya bertumpu pada birokrasi semata.
“Kami harapkan mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini juga perlu kita hidupkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wamendagri memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas wilayah. Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat guna mendukung kelancaran berbagai program pembangunan di Maluku.
Menurut Ribka, stabilitas daerah merupakan fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mohon dukungannya dari Forkopimda terus juga melakukan membantu Pak Gubernur dan teman-teman jajaran supaya kondisi kita di Maluku bisa terjaga dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa, serta para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Maluku yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.
(MB101 – Puspen Kemendagri)
