JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Keselarasan visi dan langkah dinilai diperlukan agar kebijakan Presiden dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Enggak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masing-masing berbeda. Nomor utama yang paling penting adalah bagaimana kita harus bergerak bersama membangun narasi dan orkestrasi menuju 2045,” ujar Bima saat menghadiri acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat di Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) agar arah kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui retret kepala daerah, pembinaan, serta koordinasi berkelanjutan untuk memperkuat kesamaan visi dan memastikan kebijakan terlaksana secara efektif di daerah.
Sinkronisasi Pembangunan Berbasis Potensi Daerah
Menurut Bima, keselarasan pembangunan juga perlu diwujudkan melalui penguatan ekonomi daerah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, seperti sektor pangan, perdagangan, dan jasa.
Kepala daerah perlu mengenali sektor unggulan serta membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, konsumsi, dan berbagai aktivitas ekonomi. Dengan demikian, potensi daerah dapat dikembangkan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Bima menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga pada aktivitas produksi, konsumsi, dan pembentukan ekosistem ekonomi yang saling mendukung.
“Economic growth is not only about government spending (pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang belanja pemerintah), bukan. Bukan hanya membelanjakan uang negara saja, bukan. Pertumbuhan ekonomi adalah produksi. Pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi. Pertumbuhan ekonomi adalah membawa ekosistem,” tegasnya.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, Kemendagri juga mengawal pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin bersama Pemda. Koordinasi tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi harga, terutama yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Program Prioritas Presiden Disesuaikan dengan Kebutuhan Daerah
Bima turut menekankan pentingnya menyelaraskan pelaksanaan program prioritas Presiden dengan potensi dan kebutuhan setiap daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, perlu didukung ketersediaan pasokan pangan yang memadai. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya setempat agar dapat turut menggerakkan perekonomian lokal.
Menurutnya, kesesuaian antara program nasional dan kondisi daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi wilayah.
Integrasi Data dan Transformasi Digital Pelayanan Publik
Selain penguatan ekonomi, sinkronisasi antarkementerian dan Pemda diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.
Salah satu upayanya adalah memperkuat integrasi data kependudukan lintas kementerian dan lembaga serta mengembangkan identitas kependudukan tunggal. Langkah tersebut ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, termasuk jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.
Bima juga mendorong Pemda untuk saling belajar dan mengadopsi praktik baik yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Ia mencontohkan inovasi split bill (pembagian tagihan) di Kota Medan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, serta pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah kota.
Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Bima menegaskan bahwa kota-kota di Indonesia perlu terus mengembangkan inovasi, berbagi pengalaman, dan meningkatkan efisiensi sebagai bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045.
“Kota-kota di Indonesia harus terus bergerak menuju kota masa depan, saling menginspirasi, dan saling berbagi dengan semangat efisiensi untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
@ Media Bhayangkara101 (MB101)
Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
Diterbitkan pada: 29 Oktober 2026
(MB101 – Puspen Kemendagri)
Ringkasan Berita
- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
- Kemendagri mengoordinasikan Pemda melalui retret kepala daerah, pembinaan, dan koordinasi berkelanjutan agar program pembangunan sejalan dengan prioritas nasional.
- Penguatan ekonomi daerah perlu bertumpu pada potensi wilayah, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap program MBG dan KDKMP.
- Integrasi data kependudukan dan pengembangan identitas kependudukan tunggal didorong untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.
- Bima mendorong pertukaran praktik baik antardaerah, termasuk inovasi split bill di Kota Medan dan pengolahan sampah menjadi energi, guna mendukung efisiensi dan pembangunan berkelanjutan.
