JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.
Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kediaman Menteri Dalam Negeri, Senin (29/6/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sistem Go PKP telah beroperasi dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Data hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga kualitas basis data penerima bantuan semakin akurat.
“Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu,” ujar Menteri PKP.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP juga meminta berbagai masukan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maupun Kepala BPS terhadap pengembangan sistem Go PKP agar semakin efektif mendukung pelaksanaan Program BSPS.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan terkait perbandingan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian PKP. Sinkronisasi kedua data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Selain membahas integrasi data, rapat juga mengulas secara rinci kriteria penerima bantuan BSPS, penyesuaian hasil verifikasi Kementerian PKP untuk mendukung pemutakhiran data BPS, serta penyederhanaan readiness criteria sebagai persyaratan penerima bantuan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran.
Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Menutup pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemendagri dan BPS atas komitmen bersama dalam mendukung penyempurnaan tata kelola Program BSPS.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Kemendagri dan BPS yang terus berkolaborasi dan bersinergi sehingga proses pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” tutupnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PKP Adit.
(MB101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
• Kementerian PKP menggandeng Kemendagri dan BPS untuk meningkatkan akurasi data penerima Program BSPS melalui aplikasi Go PKP.
• Sistem Go PKP telah digunakan sebagai sarana verifikasi calon penerima bantuan dan mendukung pemutakhiran data nasional.
• Sinkronisasi data Go PKP dengan DTSEN diharapkan menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
• Pemerintah daerah didorong berperan aktif dalam pengusulan calon penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
• Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan memperkuat pelaksanaan Program BSPS serta mendukung Program 3 Juta Rumah.
