JAKARTA, Bhayangkara101.co.id — Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga disiplin fiskal serta stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Untuk itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Selain itu, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap stabil pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ucap Presiden.
Pada sektor energi, Kepala Negara mengungkapkan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.
“Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.
Dengan strategi ekonomi yang dinilai tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 dapat mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen pada tahun 2029 harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Karena itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen.
“Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen,” katanya.
Presiden juga menegaskan pentingnya mempersempit kesenjangan sosial melalui perbaikan rasio gini.
“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambah Presiden.
Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575, sementara indeks kesejahteraan petani diproyeksikan naik menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.
Presiden Prabowo juga memastikan pemerintah akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran demi meningkatkan proporsi tenaga kerja formal di Indonesia.
“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen,” tutur Presiden.
(MB101 – BPMI Setpres)
