TANGERANG, Bhayangkara101.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menegakkan aturan hunian berimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Penegakan regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat, menekan backlog perumahan nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.
“Seluruh jajaran Kementerian PKP bergerak dengan semangat yang sejalan dengan Komisi V DPR RI dan arahan Menteri PKP untuk menegakkan hunian berimbang demi menjalankan amanat undang-undang serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pelaksanaan hunian berimbang di kawasan Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat, 20 November 2026.
Roberia menerangkan, sesuai arahan Menteri PKP, hunian berimbang wajib ditegakkan untuk menjalankan amanat undang-undang, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mempercepat pencapaian target 3 juta rumah.
Kementerian PKP, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah agar aturan tersebut dapat segera diterapkan di lapangan. Salah satunya melalui penyusunan pendataan yang akurat dan aplikatif terkait tingkat kepatuhan pengembang.
Selain itu, Kementerian PKP juga mendorong penguatan kepastian hukum dan kelembagaan melalui percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Penegakan Hunian Berimbang, Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Penegakan Hunian Berimbang, serta pengoperasian Pusat Pengelolaan Lahan dan Pemanfaatan Aset Perumahan (PUSLAHPASRUM).
Secara sederhana, kewajiban hunian berimbang diatur berdasarkan komposisi rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan acuan 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana.
Bagi pengembang perumahan skala besar, kewajiban penyediaan hunian berimbang bersifat mutlak dalam satu hamparan dengan komposisi tersebut, yakni satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan bahwa kewajiban penerapan hunian berimbang bagi pengembang telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Meski idealnya dibangun dalam satu hamparan kawasan, ketentuan juga memberikan ruang penyesuaian dalam satu wilayah kabupaten/kota apabila terdapat keterbatasan lahan, sesuai regulasi yang berlaku.
“Dibentuknya Kementerian PKP dinilai sangat penting untuk mengatasi backlog perumahan di atas 9 juta di Indonesia, bagaimana kesulitan masyarakat untuk menghuni rumah yang layak dapat teratasi. Komisi V memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan kemauan Kementerian PKP untuk mencapai target 3 juta rumah,” ujar Ridwan Bae.
(MB101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
-
Kementerian PKP menegaskan komitmen menegakkan aturan hunian berimbang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 dan PP Nomor 12 Tahun 2021.
-
Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan hunian layak, menekan backlog perumahan nasional, dan mendukung target Program 3 Juta Rumah.
-
Komposisi hunian berimbang menggunakan acuan 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana.
-
Kementerian PKP menyiapkan pendataan kepatuhan pengembang serta mempercepat penyusunan regulasi teknis dan pengoperasian PUSLAHPASRUM.
-
Komisi V DPR RI menyatakan dukungan terhadap penegakan hunian berimbang untuk membantu mengatasi backlog perumahan yang disebut mencapai lebih dari 9 juta unit di Indonesia.







