JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), António Guterres, mengapresiasi peran Indonesia sebagai pilar multilateralisme yang terus berkontribusi dalam membentuk kerja sama internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara Global South.
“Indonesia saat ini merupakan pilar multilateralisme. Indonesia terus memainkan peran penting dalam membentuk kerja sama internasional di kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara Global South.” Hal tersebut disampaikan António Guterres dalam pidato utamanya pada forum Foreign Policy Circle Talks (FPCT) bertema “Eight Decades of the United Nations: What’s Next?” yang berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada 19 Oktober 2026.
Sekjen PBB menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan Indonesia terhadap tata kelola dunia yang berlandaskan kerja sama multilateral dan PBB. Ia menyoroti peran Indonesia sebagai kekuatan diplomasi yang mampu menjembatani berbagai pihak, dihormati di tingkat global, serta berkontribusi memperkuat kemitraan antara ASEAN dan PBB.
Selain itu, António Guterres mengapresiasi partisipasi hampir 2.000 personel Indonesia dalam tujuh misi pemeliharaan perdamaian PBB.
FPCT merupakan forum dialog strategis yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri untuk mewadahi pertukaran gagasan serta menggali pemikiran para pakar dan praktisi mengenai isu-isu global dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia.
Penyelenggaraan kali ini berfokus pada masa depan PBB dan multilateralisme, dengan Sekjen PBB sebagai pembicara utama. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir.
Dalam sambutannya, Menlu RI menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap PBB berakar kuat pada amanat konstitusi dan rekam jejak diplomasi nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia dan PBB sama-sama lahir pada 1945 dengan cita-cita bersama untuk mewujudkan perdamaian, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.
Arrmanatha juga menekankan perlunya pembaruan sistem multilateral agar tetap relevan dan mampu merespons dinamika internasional.
“Kita tidak dapat menjawab tantangan abad ke-21 dengan kerangka pemikiran yang dirancang pada abad ke-20,” tegasnya.
Dalam kaitan tersebut, Indonesia terus mendorong reformasi PBB yang lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara anggotanya.
Menlu RI menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta prinsip-prinsip Piagam PBB akan terus menjadi landasan kontribusi Indonesia dalam memperkuat multilateralisme.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peran aktif Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian, penguatan tata kelola PBB, serta pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekjen PBB menekankan pentingnya reformasi lembaga-lembaga multilateral agar semakin efektif dan representatif dalam menghadapi tantangan global. Tantangan itu mencakup bidang perdamaian, pembangunan, perubahan iklim, hingga kecerdasan buatan.
“Jawaban atas kekecewaan terhadap multilateralisme bukanlah mengurangi multilateralisme, melainkan mewujudkan multilateralisme yang lebih baik,” ujarnya.
António Guterres juga mengangkat Bhinneka Tunggal Ika sebagai contoh nyata persatuan dalam keberagaman yang dapat menjadi inspirasi bagi multilateralisme. Ia mencontohkan batik Indonesia sebagai warisan budaya yang memadukan berbagai pengaruh dan tradisi, tetapi tetap mempertahankan identitasnya.
“Kerja sama di tengah perbedaan bukan hanya mungkin dilakukan, melainkan merupakan suatu kebutuhan,” ungkapnya.
Forum FPCT tersebut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk para Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI periode terdahulu, anggota DPR RI, diplomat senior, akademisi, insan media, serta pemerhati dan praktisi diplomasi Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Sekjen PBB ke Indonesia pada 18–19 Oktober 2026. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, António Guterres telah diterima oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan mengunjungi Pusat Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul.
Kunjungan kali ini menjadi kunjungan resmi pertama António Guterres ke Indonesia selama menjabat sebagai Sekjen PBB. Sebelumnya, ia pernah datang ke Indonesia untuk menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia pada 2018, KTT G20 pada 2022, dan KTT ASEAN pada 2023.
Adapun kunjungan resmi Sekjen PBB ke Indonesia sebelum ini dilakukan oleh Ban Ki-moon pada 2012.
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memperkuat multilateralisme, serta menghadapi berbagai tantangan global.
(MB101 – Ditjen IDP Kemlu)
Ringkasan Berita
-
Sekjen PBB António Guterres mengapresiasi Indonesia sebagai pilar multilateralisme yang berperan dalam kerja sama internasional di kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara Global South.
-
Hampir 2.000 personel Indonesia berpartisipasi dalam tujuh misi pemeliharaan perdamaian PBB.
-
Menlu RI Arrmanatha Nasir menegaskan komitmen Indonesia terhadap PBB berdasarkan amanat konstitusi, politik luar negeri bebas aktif, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
-
Indonesia mendorong reformasi PBB yang lebih inklusif, efektif, dan responsif, serta mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
-
Kunjungan resmi António Guterres pada 18–19 Oktober 2026 menjadi momentum penguatan kemitraan Indonesia–PBB dalam menjaga perdamaian dan menghadapi tantangan global.
