JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia dengan membangun bursa mineral dan komoditas strategis di dalam negeri. Kebijakan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan harga komoditas yang selama ini banyak ditetapkan melalui pasar di luar negeri.
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Presiden Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen berbagai komoditas penting dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet. Oleh karena itu, Indonesia sebagai pemilik komoditas harus memiliki instrumen perdagangan sendiri agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar global.
“Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ungkap Presiden.
Keberadaan bursa tersebut diharapkan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price, yakni harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor. Pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya pelaku perdagangan internasional sehingga produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya dapat bertemu dalam satu sistem dengan data transaksi yang lebih terbuka.
Selain bursa komoditas, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi. Langkah tersebut, menurut Presiden, diarahkan agar pasar modal Indonesia semakin memenuhi standar internasional sekaligus membuka kesempatan bagi perusahaan rintisan, pengusaha, dan pelaku usaha nasional untuk memperoleh tambahan modal dan memperbesar skala bisnis.
“Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebut sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi bangsa telah ditutup. Pemerintah pun menargetkan pada akhir 2026 jumlah BUMN dapat lebih ramping dengan maksimal 300 BUMN yang produktif.
Menurut Presiden Prabowo, aset BUMN berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, hingga fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal tidak boleh dibiarkan menganggur ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Oleh karena itu, pemerintah akan membuka peluang bagi pihak swasta untuk mengelola aset-aset tersebut melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.
“Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
Melalui pembangunan bursa mineral dan komoditas strategis, reformasi pasar modal, serta optimalisasi aset BUMN, pemerintah ingin mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Indonesia tidak lagi hanya menjadi tempat komoditas diekstraksi, tetapi juga menjadi pusat perdagangan yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan nilai dan memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan nasional.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” pungkas Presiden.
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- Pemerintah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas dunia.
- Bursa komoditas ditargetkan dapat dimiliki Indonesia pada 1 Januari 2027 dengan dukungan DPR.
- Bursa tersebut akan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price bagi berbagai komoditas utama ekspor.
- Pemerintah juga melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi dan membuka peluang pengelolaan aset BUMN yang belum produktif.
- Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup, dengan target maksimal 300 BUMN produktif pada akhir 2026.
