JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian perkembangan realisasi anggaran serta capaian pelaksanaan program Tahun Anggaran (TA) 2026 secara berkala kepada publik.
Langkah tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Penyampaian realisasi anggaran berlangsung di Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta, Jumat (31/7/2026), dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel bersama para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PKP.
Dalam paparannya, Sekjen PKP menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun setelah pemerintah memberikan Tambahan Anggaran Belanja (ABT) sebesar Rp2,219 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp3,271 triliun atau 31,73 persen terhadap pagu non-ABT. Kementerian PKP terus mempercepat pelaksanaan berbagai program agar target penyerapan anggaran tercapai sesuai jadwal, tanpa mengabaikan kualitas pembangunan.
“Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel.
Pada Program Dukungan Manajemen, realisasi anggaran telah mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen, bahkan melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen. Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyerap Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target yang direncanakan.
Dalam evaluasi kinerja balai, Menteri PKP memberikan apresiasi kepada lima balai dengan progres penyerapan tertinggi, yakni BP3KP Maluku, BP3KP Sulawesi III, BP3KP Sulawesi I, BP3KP Jawa II, dan BP3KP Sumatera V.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih menjadi program terbesar Kementerian PKP pada 2026 dengan alokasi anggaran Rp8,57 triliun, atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian. Program ini ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap Program BSPS terus meningkat. Hingga saat ini, jumlah usulan yang diterima mencapai 1.898.275 unit, jauh melampaui kuota awal sebanyak 400.000 unit.
Melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sebanyak 142.322 unit dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari jumlah tersebut, 113.047 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, dengan seluruh proses pendanaan, pencairan, dan rantai pasok material berjalan secara sinkron.
Adapun progres fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit telah memasuki tahap pelaksanaan di atas 30 persen, dan 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan bertahap.
Selain BSPS, Kementerian PKP mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana di Pulau Sumatera. Tambahan anggaran sebesar Rp2,219 triliun dialokasikan untuk pembangunan 7.952 unit Huntap sepanjang 2026 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Secara keseluruhan, pembangunan Huntap ditargetkan mencapai 25.606 unit hingga 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Di sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp177,79 miliar atau 47,69 persen, serta progres fisik mencapai 47,62 persen.
Sejumlah proyek strategis bahkan telah rampung sepenuhnya, di antaranya Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara yang telah mencapai progres fisik 100 persen.
Di sektor pembiayaan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi demand yang mencapai hampir 80 persen dari target, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan.
Sementara itu, realisasi penyaluran KPR Subsidi terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 121.363 unit rumah. Jumlah tersebut didukung pipeline permintaan sebanyak 162.010 unit dan ketersediaan pasokan rumah sebanyak 21.077 unit, sehingga total akumulasi operasional mencapai 183.087 unit.
Pada bidang sanitasi, Kementerian PKP mulai merealisasikan program pembangunan sanitasi dengan anggaran efektif Rp32,70 miliar untuk 3.000 unit pekerjaan. Per 31 Juli 2026, realisasi anggaran mencapai Rp349,42 juta, dengan sejumlah paket pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik dan pengadaan.
Secara keseluruhan, target fisik program Kementerian PKP pada 2026 meningkat menjadi 414.212 unit dengan proyeksi capaian fisik sebesar 92,67 persen. Hingga akhir tahun, Kementerian PKP menargetkan tingkat penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak, memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan penyampaian realisasi anggaran tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, para Staf Ahli, Staf Khusus, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.
(MB101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP menargetkan serapan APBN sebesar 97,48 persen hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
- Pagu anggaran meningkat menjadi Rp12,53 triliun setelah memperoleh ABT sebesar Rp2,219 triliun untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Pulau Sumatera.
- Program BSPS menjadi program terbesar dengan anggaran Rp8,57 triliun dan target 400.000 unit rumah, sementara usulan masyarakat telah mencapai 1.898.275 unit.
- Realisasi KUR Perumahan mencapai Rp22,11 triliun kepada 99.562 debitur, sedangkan KPR Subsidi telah disalurkan kepada 121.363 unit rumah hingga akhir Juli 2026.
- Kementerian PKP terus mempercepat Program 3 Juta Rumah, pembangunan Hunian Tetap, rumah susun, dan sanitasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas hunian masyarakat.
