JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat implementasi Program 3 Juta Rumah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/07/2026).
Pertemuan membahas berbagai strategi untuk memperkuat sektor perumahan nasional, mulai dari penerapan teknologi, penguatan basis data, penyempurnaan regulasi, pembiayaan, hingga penyediaan lahan.
Seluruh pembahasan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perumahan yang semakin transparan, cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan ekosistem pembangunan nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas berbagai program perumahan pemerintah.
“Kami bertemu Ketua DEN Pak Luhut dan berdiskusi terkait penerapan teknologi, data, undang-undang perumahan, gentengisasi, kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Ia menambahkan, pengambilan kebijakan akan semakin didukung oleh data yang akurat, termasuk data kebutuhan rumah (backlog) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan by name by address, sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, kedua pihak juga membahas berbagai masukan terkait penyempurnaan Undang-Undang Perumahan guna mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.
Sinkronisasi kebijakan antarkementerian dan lembaga dinilai menjadi faktor penting agar seluruh ekosistem perumahan, mulai dari data, pembiayaan, penyediaan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan, dapat berjalan secara terpadu.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan sejumlah agenda strategis yang tengah dipersiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan akad massal 62.000 unit rumah subsidi yang akan berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 30 Juli 2026 dan direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi secara nasional pada Desember 2026 yang direncanakan dipusatkan di Jawa Timur.
Menteri PKP turut memaparkan perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menunjukkan capaian positif. Tingginya serapan pembiayaan tersebut menjadi dasar peningkatan plafon KUR Perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
Menurutnya, peningkatan plafon tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah, memperkuat sektor konstruksi, membuka lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembahasan lainnya mencakup percepatan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta melalui sinergi pemerintah dan sektor swasta. Sebanyak 141.000 unit rumah susun direncanakan dibangun pada tiga lokasi sebagai bagian dari upaya memperluas penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan penanganan berbagai persoalan sektor perumahan melalui pendekatan BENAR PKP sebagai upaya membangun tata kelola yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai tantangan di sektor perumahan.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.
Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Dewan Ekonomi Nasional dan seluruh pemangku kepentingan, Kementerian PKP optimistis percepatan Program 3 Juta Rumah akan berjalan semakin efektif.
Penguatan teknologi, integrasi data, pembiayaan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas kementerian dan sektor swasta diharapkan mampu menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
(MB101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP dan Dewan Ekonomi Nasional memperkuat sinergi untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah melalui penguatan teknologi, data, regulasi, pembiayaan, dan penyediaan lahan.
- Pemerintah akan memanfaatkan data by name by address untuk meningkatkan ketepatan sasaran penanganan backlog dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Akad massal 62.000 unit rumah subsidi dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Batang pada 30 Juli 2026, disusul sekitar 71.000 unit secara nasional pada Desember 2026.
- Plafon KUR Perumahan meningkat dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun guna mendukung pembangunan rumah, sektor konstruksi, dan pertumbuhan ekonomi.
- Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 141.000 unit rumah susun di kawasan Meikarta serta memperkuat tata kelola sektor perumahan melalui pendekatan BENAR PKP.
