JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, sinergi yang erat antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi fondasi penting dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memperkuat kredibilitas APBN.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7).
Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, serta dukungan terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan,” ujar Menkeu.
Menkeu Purbaya juga menyampaikan bahwa keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terlepas dari dukungan DPR RI.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.
“Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkeu menilai kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan DPR RI dalam menjaga kredibilitas APBN turut memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil.
“Kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintahan dan DPR RI, kemarin lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil,” ujar Menkeu Purbaya.
Menutup sambutannya, Menkeu berharap dukungan dan kerja sama antara pemerintah dan DPR RI terus terjalin dengan baik sehingga APBN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
(MB101 – Biro KLI)
Ringkasan Berita
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sinergi Pemerintah dan DPR RI menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas APBN Tahun Anggaran 2025.
- LKPP Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai wujud peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.
- Kolaborasi Pemerintah dan DPR RI dinilai turut memperkuat kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia.
- S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil, mencerminkan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
- APBN diharapkan terus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
