JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (04/06/2026).
“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas Mensesneg.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan tidak hanya diterapkan pada program tertentu, tetapi mencakup seluruh program pemerintah yang dijalankan oleh kementerian maupun lembaga negara. Untuk itu, berbagai institusi pengawasan akan terus didorong agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Menurutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing,” jelasnya.
Selain pengawasan yang dilakukan secara kelembagaan, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program prioritas nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” jelasnya.
Pemerintah meyakini bahwa pengawasan yang kuat, evaluasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dalam memerangi korupsi merupakan kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberhasilan berbagai program pembangunan nasional.
(MB101 – Humas Kemensetneg)
