BREBES, Bhayangkara101.co.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Tengah dengan total 30 ribu rumah pada 2026 di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (09/05/2026).
Peluncuran tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana, serta jajaran Kementerian PKP. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh calon penerima bantuan BSPS dari 34 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Menteri PKP menegaskan program BSPS diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni. Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman,” ujar Menteri PKP.
Ia menjelaskan, pelaksanaan perbaikan rumah akan dimulai serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026.
Untuk Kabupaten Brebes, jumlah BSPS meningkat signifikan dari 20 unit pada 2025 menjadi 600 unit pada 2026 yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa. Sementara secara keseluruhan di Jawa Tengah, jumlah BSPS naik dari 7.532 unit menjadi 30 ribu unit.
Di sela kegiatan, Menteri PKP meninjau langsung rumah Warningsih, warga Desa Kaliwlingi yang sehari-hari berjualan makanan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Rumah yang ditempati masih tergolong tidak layak huni dengan struktur bambu rapuh, dinding anyaman bambu, serta sanitasi yang minim.
Warningsih mengaku bersyukur akhirnya mendapat bantuan setelah sebelumnya hanya didata tanpa realisasi.
“Alhamdulillah saya belum pernah dapat bantuan seperti ini. Dulu pernah didata dan difoto, tapi belum ada realisasi. Kondisi rumah juga sering bocor dan kalau mau buang air harus ke pasar karena di rumah belum ada fasilitasnya. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Prabowo atas bantuan ini,” ungkapnya.
Selain peluncuran BSPS, Menteri PKP juga meninjau simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai mekanisme transparansi penggunaan anggaran negara. Dari proses tersebut, tercatat efisiensi anggaran mencapai Rp10.633.760 dari total pagu Rp175 juta untuk 10 penerima bantuan.
Menteri PKP menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program agar tidak terjadi penyimpangan.
“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan,” tegasnya.
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas program BSPS sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui program BSPS, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman sekaligus memperkuat pengawasan publik demi memastikan bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
(MB101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
