JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027). Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi nasional.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy menegaskan bahwa keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan selama periode Nataru.
“Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang berarti bagi banyak keluarga. Mereka memercayakan keselamatan perjalanannya kepada kita. Kepercayaan itu harus dijawab dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru,” ujar Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Senin (2/11), di Kantor Kemenhub, Jakarta.
Menurut Menhub Dudy, kesiapan penyelenggaraan Nataru tidak hanya bergantung pada ketersediaan armada. Seluruh aspek pendukung transportasi juga harus dipastikan siap. Ia menyampaikan enam faktor utama yang perlu menjadi perhatian seluruh operator dan pemangku kepentingan agar Angkutan Nataru berlangsung selamat dan aman.
Pertama, memastikan armada dan prasarana laik operasi serta memenuhi persyaratan keselamatan melalui pemeriksaan atau ramp check (pemeriksaan kelaikan). Kedua, memastikan awak dan petugas berada dalam kondisi sehat dan kompeten. Ketiga, memastikan kapasitas angkutan maupun kepadatan dapat diantisipasi berdasarkan data dan kondisi lapangan.
Keempat, informasi cuaca dan kondisi lintasan harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan operasional, terutama untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan daerah rawan bencana. Kelima, memastikan kesiapan penanganan keadaan darurat. Keenam, memberikan pelayanan yang tertib, transparan, dan manusiawi, termasuk memenuhi kebutuhan informasi perjalanan serta fasilitas bagi seluruh pengguna jasa transportasi.
“Kita membutuhkan keselamatan dan keamanan, sinergi dan kolaborasi, perhatian terhadap detail, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian. Rutinitas tahunan tidak boleh membuat kita lengah. Rambu yang tertutup, alat keselamatan yang tidak berfungsi, atau informasi yang terlambat harus segera diperbaiki,” kata Menhub Dudy.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem, Kemenhub memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta pengelola prasarana.
Sejumlah langkah disiapkan, meliputi pemetaan titik rawan banjir dan longsor, antisipasi gelombang tinggi dan angin kencang, penyediaan jalur alternatif, serta kesiapan sarana dan petugas di lokasi yang berpotensi terdampak.
Kemenhub juga mengevaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya sebagai bahan perbaikan pelayanan pada tahun ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain peningkatan layanan mudik gratis, penambahan sarana transportasi di lintasan penyeberangan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, pengaturan lalu lintas dan penyeberangan, serta penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi yang ramai.
Menhub Dudy meminta seluruh pimpinan operator menyiapkan rencana operasi Nataru secara menyeluruh. Rencana tersebut harus mencakup kesiapan armada dan awak, pengendalian risiko, penanganan kepadatan, hingga rencana kedaruratan.
“Saya meminta setiap pimpinan operator menyiapkan rencana operasi Nataru yang memuat kesiapan armada dan awak, pengendalian risiko, penanganan kepadatan, serta rencana kedaruratan. Kepada jajaran Kementerian Perhubungan, lakukan pengawasan secara konsisten dan objektif. Pastikan setiap temuan diselesaikan. Tangani pelanggaran keselamatan secara tegas sesuai kewenangan dan ketentuan. Selama masa operasi, lakukan evaluasi harian dan sesuaikan langkah ketika kondisi berubah,” sebut Menhub Dudy.
Untuk mendukung pemantauan penyelenggaraan angkutan, Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 yang akan beroperasi selama 20 hari, mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027.
Posko tersebut akan menjadi sarana koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi secara terpadu bersama para pemangku kepentingan. Dengan demikian, berbagai potensi gangguan diharapkan dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat.
Menhub Dudy mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan menjalankan tanggung jawab masing-masing demi menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Nataru 2026/2027.
“Keberhasilan Nataru, kita ukur dari keselamatan masyarakat dan mutu pelayanan yang masyarakat rasakan sejak berangkat hingga kembali ke rumah. Di balik setiap tiket terdapat seseorang yang ditunggu keluarganya. Itulah tanggung jawab yang kita emban bersama,” tutur Menhub Dudy.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Aries Syahbudin, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kemenhub, para direktur utama mitra kerja Kemenhub, serta para ketua asosiasi bidang transportasi.
@ Media Bhayangkara101 (MB101)
Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
Diterbitkan pada: 3 November 2026
(MB101 – BKIP Kemenhub)
Ringkasan Berita:
- Menhub Dudy menegaskan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Nataru 2026/2027.
- Kemenhub menetapkan enam faktor utama yang harus diperhatikan, mulai dari kelaikan armada hingga pelayanan kepada pengguna transportasi.
- Antisipasi cuaca ekstrem dilakukan melalui koordinasi dengan BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan pengelola prasarana.
- Kemenhub mengevaluasi layanan Nataru sebelumnya, termasuk mudik gratis, lintasan penyeberangan padat, pengaturan lalu lintas, dan fasilitas umum.
- Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 direncanakan beroperasi selama 20 hari, mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027.
