BALI, Bhayangkara101.co.id – Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun hingga 27 Oktober 2026, dengan jumlah penerima sebanyak 4,24 juta debitur. Capaian tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun, sementara tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.
Kabar positif itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kunci pada International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 (Forum Internasional Kredit Program Pemerintah 2026) di Nusa Dua, Bali, Kamis, 29 Oktober 2026.
Airlangga menegaskan, keberhasilan kredit program tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan. Dampak terhadap pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, produktivitas nasional, dan kesejahteraan keluarga juga menjadi tolok ukur utama.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Menko Airlangga.
Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I 2026. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan tersebut, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan besar dalam memperluas akses pembiayaan.
Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7%. Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun atau setara 90,1% dari target tahun ini.
Lima Skema Kredit Program Dukung Agenda Asta Cita
Perjalanan kredit program menunjukkan penguatan kebijakan secara berkelanjutan. Program ini dimulai melalui skema penjaminan KUR pada 2007, kemudian bertransformasi menjadi skema subsidi bunga pada 2015. Perubahan tersebut membuat suku bunga KUR turun dari 12% menjadi 6%.
Sejak 2015, total penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.
Saat ini, terdapat lima skema kredit program yang selaras dengan Asta Cita, yakni:
- Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan).
- Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
- Kredit Program Perumahan (KPP).
- Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Kelima skema tersebut mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Kualitas penyaluran juga terus dijaga. Sebanyak 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
Komitmen pemerintah terhadap perluasan akses pembiayaan turut diwujudkan melalui penyerahan kredit program secara simbolis oleh Menko Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Penyerahan tersebut diberikan kepada tujuh debitur dengan nilai akad sebesar Rp1,95 miliar serta dua calon debitur dengan nilai komitmen mencapai Rp3,08 miliar.
Para penerima mewakili beragam kegiatan ekonomi, mulai dari perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, hingga pengembang perumahan. Keberagaman itu mencerminkan peran kredit program dalam membuka peluang usaha dan memperluas akses pembiayaan bagi berbagai kelompok masyarakat.
Airlangga Dorong Pembiayaan Produktif dan Kesejahteraan Keuangan
Airlangga menyampaikan, arah pengembangan kredit program ke depan akan berfokus pada pembiayaan produktif, peningkatan kelas UMKM, serta integrasi data.
Ia juga menyinggung peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami dan mencapai kesejahteraan keuangan.
“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dimana Bapak Presiden mau untuk keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93% dari segi literasi juga sekitar 63% tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan, melalui financial wellness, financial resilience dan financial security. Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Menko Airlangga.
Dalam pengembangan selanjutnya, pemerintah akan terus memperkuat kredit program agar pembiayaan produktif semakin luas, UMKM lebih cepat naik kelas, serta integrasi data dan digitalisasi semakin kuat.
Kredit Program Perumahan ditargetkan mencapai hingga Rp50 triliun. Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga tetap (flat) 8%, tanpa agunan tambahan, serta disertai pendampingan.
Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026. Melalui kebijakan ini, kesejahteraan keuangan keluarga menjadi salah satu fokus utama.
Airlangga menegaskan, Indonesia juga siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan mitra pembangunan diharapkan semakin memperkuat peran pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” pungkas Menko Airlangga.
Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan Dorong Formalisasi Usaha
Dalam sesi Ministerial Discussions (diskusi tingkat menteri), Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan.
Menurutnya, kedua hal tersebut dapat mendorong transformasi pelaku usaha dari sektor informal menuju sektor formal. Dradjad juga mendorong penguatan sinergi antarlembaga keuangan agar jangkauan pembiayaan semakin luas, khususnya bagi kelompok usaha yang masih membutuhkan dukungan.
“Karena dengan adanya financial Inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, itu kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu resikonya gede, Kalau formal itu working condition-nya akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial untuk itu. Kemudian, kredit program ini bukan sekedar semacam tangan di atas. Kredit program ini sudah kita jadikan instrumen kebijakan. Jadi untuk meningkatkan pemberdayaan,” ujar Wamenko Dradjad.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan II Irwan Meilano, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
Hadir pula para pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Perwakilan mitra pembangunan internasional yang hadir antara lain World Bank, Women’s World Banking, dan KfW. Selain itu, kegiatan diikuti jajaran direksi lembaga penyalur dan penjamin/asuransi kredit program, para ketua dan perwakilan asosiasi, serta pelaku UMKM.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan forum tersebut. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada mitra strategis yang mendukung kegiatan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia Tbk.
Dukungan berbagai pihak tersebut turut memperkuat ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
@ Media Bhayangkara101 (MB101)
Sumber: Biro Komunikasi, Layanan, Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Diterbitkan pada: 31 Oktober 2026
(MB101 – Biro KLIP Kemenko Perekonomian)
Ringkasan Berita
- Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026, melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp275,8 triliun.
- KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun atau 90,1% dari target 2026, sementara porsi KUR terhadap total kredit UMKM mencapai 30,6%.
- Lima skema kredit program mendukung agenda Asta Cita, dengan 68% pembiayaan disalurkan ke sektor produksi dan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
- Pemerintah menyerahkan kredit secara simbolis kepada tujuh debitur dengan nilai akad Rp1,95 miliar dan dua calon debitur dengan komitmen Rp3,08 miliar.
- Pemerintah akan memperkuat pembiayaan produktif, peningkatan kelas UMKM, integrasi data, serta digitalisasi. Kredit Program Perumahan ditargetkan hingga Rp50 triliun, sedangkan KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga tetap 8% tanpa agunan tambahan.
