JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan dalam The 20th Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) International Conference di Bali, Jumat (31/7/2026).
Dalam paparannya, Wamenkeu menjelaskan bahwa kebijakan moneter berperan sebagai lini pertahanan pertama untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta memulihkan kepercayaan pasar. Namun, menurutnya, penyesuaian suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat, serta kebijakan makroprudensial yang memastikan likuiditas dan penyaluran kredit tetap terjaga.
“Ini adalah koordinasi kebijakan yang perlu kita gunakan sebagai kerangka kerja dalam situasi saat ini,” kata Wamenkeu.
Di bidang fiskal, Wamenkeu menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan stabilisasi harga energi dan pangan, melaksanakan program prioritas pemerintah, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah juga tetap mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran, sembari memfokuskan belanja negara pada program-program prioritas melalui peningkatan efisiensi belanja pemerintah.
“Tujuan kebijakan fiskal dalam situasi saat ini adalah menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan dan pada saat yang sama kita mempertahankan keberlanjutan fiskal untuk menjaga defisit fiskal kita di bawah 3 persen,” ujar Wamenkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum tersebut menjadi wadah untuk melakukan asesmen risiko, menyusun respons kebijakan secara terpadu, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Wamenkeu mengungkapkan bahwa koordinasi kebijakan yang kuat telah menghasilkan ketahanan ekonomi Indonesia. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen, inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen, defisit fiskal semester I 2026 berada pada level 0,76 persen terhadap PDB, cadangan devisa mencapai USD145,6 miliar, dan pertumbuhan kredit tetap kuat sebesar 12,67 persen.
“Ini merupakan contoh bagaimana kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dapat saling berkoordinasi dalam mengelola perekonomian di tengah tantangan ekonomi global, khususnya dalam menjaga stabilitas,” kata Wamenkeu.
(MB101 – Biro KLI Kemenkeu)
Ringkasan Berita
- Wamenkeu Juda Agung menegaskan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan sektor keuangan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
- Pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB, mempertahankan subsidi energi, serta meningkatkan efisiensi belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- KSSK terus memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
- Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, dengan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1 persen dan pertumbuhan kredit mencapai 12,67 persen.
- Cadangan devisa sebesar USD145,6 miliar dan defisit fiskal semester I 2026 sebesar 0,76 persen terhadap PDB menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
