JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjajaki peluang kerja sama sektor perumahan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok Ni Hong beserta jajaran serta Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan kerja sama di sektor perumahan, khususnya melalui pertukaran pengalaman, pemanfaatan teknologi konstruksi, dukungan pembiayaan, serta pengembangan investasi yang saling menguntungkan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok Ni Hong menyampaikan bahwa kerja sama di bidang perumahan antara Indonesia dan Tiongkok memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik penguatan kerja sama yang dibangun atas dasar kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit).
Menurut Maruarar, Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar investasi, tetapi juga menjadi mitra strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi kedua negara.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan strategis, menyediakan data kebutuhan perumahan yang akurat berbasis Badan Pusat Statistik (BPS), serta menyempurnakan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
“Kami akan siapkan lahan, kami akan siapkan data market, dan kami akan siapkan aturan-aturan yang ada. Tiga hal ini yang akan kami siapkan untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Tiongkok,” kata Maruarar.
Selain itu, Menteri PKP berharap setiap proyek kerja sama yang dikembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional dengan mengutamakan penggunaan material bangunan produksi Indonesia serta melibatkan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pembangunan.
“Kami menyambut baik kerja sama dengan Tiongkok di bidang perumahan. Namun kami tidak ingin hanya menjadi market, kami ingin menjadi mitra strategis yang sama-sama memberikan manfaat. Dalam setiap kerja sama yang dilakukan, kami juga ingin agar material bangunan dari dalam negeri dapat digunakan dan industri lokal ikut terlibat, sehingga memberikan nilai tambah bagi kedua negara,” ujar Maruarar.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap penyediaan hunian layak dan terjangkau dapat dipercepat sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia dan Tiongkok.
(MB101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita
- Kementerian PKP menjajaki kerja sama perumahan dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk mempercepat penyediaan hunian bagi MBR dan masyarakat berpenghasilan menengah.
- Kerja sama mencakup teknologi konstruksi, pembiayaan, pertukaran pengalaman, dan investasi di sektor perumahan.
- Pemerintah Indonesia menyiapkan lahan strategis, data kebutuhan perumahan berbasis BPS, serta penyempurnaan regulasi guna mendukung investasi.
- Material bangunan dalam negeri dan UMKM lokal diharapkan menjadi bagian utama dalam setiap proyek kerja sama.
- Kemitraan Indonesia–Tiongkok ditargetkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
