JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Wamenhan menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan pertahanan negara.
Menurut Wamenhan, pelaksanaan berbagai program prioritas tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kesiapan operasional pertahanan di tengah dinamika lingkungan strategis.
Wamenhan juga menjelaskan bahwa realisasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab. Berbagai kebijakan pengelolaan anggaran sepanjang tahun berjalan tetap mengedepankan prinsip efisiensi tanpa mengurangi pencapaian sasaran strategis pembangunan pertahanan.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.
Komisi I DPR RI juga menerima penjelasan pemerintah mengenai pelaksanaan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2025 serta akan meneruskan hasil pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pertahanan negara, sekaligus mendorong pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan kemampuan pertahanan nasional.
Turut hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI, KASAD, KASAL, Wakil KASAU, serta Pejabat Eselon I Kementerian Pertahanan dan TNI.
(MB101 – Biro Infohan Setjen Kemhan)
Ringkasan Berita
- Wamenhan RI Donny Ermawan Taufanto menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI membahas LKPP Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2025.
- Kementerian Pertahanan menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan efektif untuk mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional.
- Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan Kementerian Pertahanan dan TNI mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut.
- Pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi tanpa mengurangi pencapaian sasaran strategis pembangunan pertahanan.
- Rapat memperkuat sinergi pemerintah dan DPR RI dalam mendukung akuntabilitas APBN serta peningkatan kemampuan pertahanan nasional.
