JAKARTA, Bhayangkara101.co.id — Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/05/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang hadir mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa para tokoh yang hadir merupakan mantan pejabat penting yang pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia.
Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.
Airlangga menjelaskan para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, hingga perubahan nilai tukar.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” jelasnya.
Menurut Airlangga, kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini dinilai relatif lebih baik dibanding sejumlah periode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi nasional disebut lebih kuat, sementara depresiasi rupiah juga berada pada level yang lebih terkendali.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkapnya.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah mengambil berbagai pembelajaran penting terkait langkah antisipasi yang perlu disiapkan dalam menghadapi dinamika ekonomi global ke depan.
Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan, untuk terus memantau regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan serta menjaga prinsip kehati-hatian (prudential) perbankan nasional.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan mengingat jumlah perbankan di Indonesia cukup besar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap tangguh menghadapi dinamika global.
(MB101 – BPMI Setpres)
