Tingkatkan Daya Beli, Sistem Ekonomi di Papua Dalam Kondisi Kritis, Mendagri Pacu 3 Provinsi di Papua dan Menginstruksikan Para Pemda

Bhayangkara101, Jakarta.- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk menggenjot realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, realisasi tersebut diyakini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. “Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan salah [satu] komponen utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (6/8/2025). Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBD di tiga provinsi tersebut tampak beragam. Realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah diketahui sebesar 55,61 persen, sedangkan Provinsi Papua Selatan sebesar 42,19 persen, dan Papua Pegunungan sebesar 31,58 persen. Sementara itu, terkait realisasi belanja, capaian di tiga provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 38,52 persen. Provinsi Papua Pegunungan diketahui telah merealisasikan belanja sebesar 33,96 persen, Papua Selatan sebesar 29,30 persen, dan Papua Tengah sebesar 28,33 persen. “Mohon untuk daerah-daerah yang rendah belanjanya ini cepat dorong supaya ada perputaran uang di daerah masing-masing. Belanja pemerintah selain membuat perputaran uang juga untuk mendorong supaya yang swastanya hidup gitu,” ujar Mendagri. Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan dirinya beserta jajaran sengaja menggelar rapat bersama ketiga provinsi tersebut untuk mengatasi sejumlah persoalan. Di antaranya pengendalian inflasi di tiga provinsi tersebut, peningkatan realisasi pendapatan dan belanja, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Ia mewanti-wanti ketiga provinsi tersebut, khususnya Papua Tengah, agar menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di lain pihak, Mendagri mendorong agar daerah di tiga provinsi tersebut melakukan diversifikasi pangan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai akan mampu menekan kenaikan harga di bidang pangan, khususnya beras. “Kalau bisa didorong [gerakan] diversifikasi pangan ini menggunakan pangan lokal,” tegasnya

Pada saat itu juga Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi di wilayah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, untuk segera mengambil langkah konkret menekan laju inflasi. Pasalnya, berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year/YoY) Juli 2025 di ketiga provinsi tersebut melebihi realisasi inflasi nasional sebesar 2,37 persen. “Kenapa tiga provinsi ini, karena ada beberapa yang perlu kita dorong, masalah-masalah yang perlu diselesaikan,” katanya saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, Berdasarkan data BPS pada Juli 2025, inflasi di Papua Selatan tercatat sebesar 5,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,63. Adapun Papua Pegunungan mengalami inflasi sebesar 4,15 persen dengan IHK 115,40, sementara Papua Tengah sebesar 2,89 persen dengan IHK 113,37. “Angka yang ideal adalah 1,5 sampai 3,5 persen. Kalau di atas 3,5 itu berarti warning,” imbuhnya. Dari sisi geografis dan demografis, Papua Tengah memiliki 8 kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,49 juta jiwa, Papua Pegunungan 8 kabupaten dengan 1,48 juta jiwa, dan Papua Selatan 4 kabupaten dengan 549 ribu jiwa. Mendagri menekankan, setiap daerah memiliki potensi masing-masing untuk dikembangkan guna mengendalikan inflasi. Selain itu, Mendagri mendorong ketiga Pemda tersebut agar memperbaiki distribusi barang dan menggencarkan diversifikasi pangan, khususnya dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. Ia juga meminta kepala daerah baik di Papua Pegunungan, Papua Tengah, maupun Papua Selatan untuk menggencarkan gerakan ini. “Kalau bisa didorong [gerakan] pangan diversifikasi pangan itu menggunakan pangan lokal. Di antaranya talas, ubi jalar, keladi. Semua makanan [itu] sehat sebetulnya. Jauh lebih sehat daripada beras, beras gulanya tinggi ini,” tandasnya. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep. MB101 – Puspen Kemendagri (Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri)