JAKARTA, Bhayangkara101.co.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional serta penguatan kedaulatan negara saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur, mulai dari posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, hingga bonus demografi yang dinilai menjadi kekuatan utama bangsa.
“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.
Presiden juga menegaskan pentingnya penegakan kedaulatan maritim Indonesia, terutama dalam menghadapi praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Indonesia disebut sebagai eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir besar ferro alloys atau paduan besi.
“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan Rp391 triliun pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara Rp510 triliun pada tahun 2025,” ucap Presiden.
Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, Presiden Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih belum optimal jika dibandingkan dengan negara lain. Ia menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB di kawasan G20 maupun negara tetangga.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujar Presiden.
Presiden juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Ia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini… bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden.
Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional, termasuk praktik under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Presiden.
(MB101 – BPMI Setpres)
