by

Presiden Prabowo Perkuat Pangan, Nelayan, dan Koperasi Merah Putih

JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun Indonesia sebagai bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa upaya mewujudkan kemandirian pangan harus dilakukan dengan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, termasuk akses terhadap pupuk, harga gabah, serta aturan yang berbelit-belit. Pemerintah, menurut Presiden, memilih untuk mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat bagi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembenahan birokrasi agar bekerja secara efisien dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Presiden mengingatkan bahwa negara harus hadir untuk memudahkan masyarakat, baik melalui Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

“Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI dan Polri, koperasi, serta BUMN pangan atas kerja keras dan gotong royong dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Presiden juga menyampaikan capaian swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir, sekaligus menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang.

“Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo turut menyampaikan capaian pembangunan di sektor perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Saat ini, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun, dengan target mencapai 1.386 kampung nelayan yang berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.

Di sektor ekonomi kerakyatan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan dioperasikan, dengan 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal.

“Target kita akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” tuturnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi rakyat dalam rantai pasok dan mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat. Pemerintah, kata Presiden, tidak anti terhadap mekanisme pasar, tetapi perlu memastikan pasar tidak dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kekuatan modal besar.

“Karena itu rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan,” ujar Presiden.

(MB101 – BPMI Setpres)

Ringkasan Berita:

  • Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemandirian pangan dan pembenahan birokrasi untuk memperkuat kesejahteraan rakyat.
  • Pemerintah mencatat capaian swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir dan menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang.
  • Sebanyak 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun, dengan target 1.386 kampung nelayan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.
  • Sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan dioperasikan, dengan 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal.
  • Pemerintah menargetkan 30 ribu Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik pada akhir tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat.