JAKARTA, Bhayangkara101.co.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. Rapat tersebut menegaskan komitmen pemerintah dan seluruh otoritas keuangan untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan pasar.
Usai mengikuti rapat, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antaranggota KSSK menjadi langkah penting dalam menyelaraskan berbagai kebijakan yang berada di bawah kewenangan masing-masing lembaga.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ucap Destry dalam keterangannya.
Destry juga menegaskan dukungan KSSK terhadap arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan akan terus diperkuat guna memastikan setiap kebijakan berjalan selaras.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Destry menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.
Selain menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juli, BI tetap memberikan berbagai insentif bagi aliran modal masuk, salah satunya melalui penurunan biaya hedging.
“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(MB101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita
- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas keuangan nasional.
- Pjs Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya sinergi antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dalam menyelaraskan kebijakan.
- Stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan NDF, serta kebijakan makroprudensial yang pro-growth.
- Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing, termasuk melalui penurunan biaya hedging.
- Penguatan koordinasi KSSK diharapkan menjaga kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
