BOGOR, Bhayangkara101.co.id – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa petang (14/07/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional serta langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
“DEN juga melaporkan perkembangan penyempurnaan GovTech sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan,” ujar Seskab.
Penyempurnaan layanan pemerintahan berbasis digital tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi data, sehingga berbagai program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan,” imbuh Seskab.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga.
Hadir pula Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar.
(MB101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita
- Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa petang (14/07/2026).
- Pertemuan membahas perkembangan perekonomian nasional serta strategi memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
- DEN melaporkan perkembangan penyempurnaan GovTech untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan.
- Penyempurnaan GovTech ditujukan meningkatkan akurasi data, meminimalkan kesalahan sasaran, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
- Langkah tersebut diharapkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan.
