JAKARTA, Bhayangkara101.co.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam tidak berarti mengurangi peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah demi menciptakan kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah yang mengambil sisi terbaik dari sosialisme dan kapitalisme, namun tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, pemerataan, dan keadilan sosial.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ujarnya.
Menurut Presiden, negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan dan pengawasan demi kepentingan rakyat. Namun di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha nasional.
Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru dari kalangan generasi muda melalui pendidikan entrepreneurship dan dukungan pembiayaan usaha.
Pemerintah, kata Presiden, ingin anak muda Indonesia tidak hanya bercita-cita menjadi aparatur negara, tetapi juga berani membangun usaha dan menciptakan lapangan kerja.
“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo meminta bank-bank Himbara agar lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai akses pembiayaan tidak boleh hanya dinikmati kelompok usaha besar yang telah lama menerima fasilitas kredit.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan percepatan perizinan usaha guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh membebani pelaku usaha dengan birokrasi yang lambat maupun praktik pungutan liar.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, swasta, UMKM, hingga pemerintah daerah untuk membangun semangat kerja sama demi menciptakan kemakmuran nasional.
“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelas Presiden.
(MB101 – BPMI Setpres)
