TANGERANG, MB – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto meminta Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan kembali menyokong dana bantuan pendidikan untuk sekolah-sekolah swasta di lingkup pendidikan setempat.
Menurutnya, bantuan dana pendidikan itu sebagai pengganti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah swasta. Sehingga, siswa yang terimbas sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB sehingga gagal diterima di sekolah negeri dapat memperoleh hak yang sama di sekolah swasta.
“Saya rasa ini menjadi solusi bagi siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri akibat sistem zonasi,” ujar Turidi, menanggapi persoalan PPDB jalur zonasi usai hearing bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Sabtu (11/7/2020).
“Poin pertama kami minta kepada Disdik Kota Tangerang untuk kembali anggarkan bantuan ke sekolah swasta supaya siswa yang tidak masuk ke negeri, tetap sekolah tanpa iuran SPP,” imbuhnya.
Selain persoalan pada jalur zonasi, PPDB 2020 Kota Tangerang disebut masih minim sosialisasi. Pasalnya, tercatat beberapa keluhan masyarakat lantaran belum mengerti untuk mendaftar lewat jalur afirmasi.
“Jadi masih kurang sosialisasi dan segala macam. Nah saya harap ke depannya dievaluasi. Yang kedua kita minta dinas pendidikan segera mengalokasikan anggaran SPP perubahan, sehingga di tahun 2021 SPP gratis untuk siswa di sekolah swasta,” pungkasnya.
DPRD Kota Tangerang meminta pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan diubah sistemnya terutama terkait jalur zonasi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji berdasarkan hasil inspeksi mendadak para wakil rakyat di sekolah-sekolah.
Dia mengatakan, jalur zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang merugikan peserta didik.
Pola Zonasi dengan menunjuk sejumlah RW dirasa sangat tidak tepat. Banyak peserta didik yang seharusnya dapat diterima namun ditolak. Karena RW-nya bukan termasuk zona SMP yang dituju.
Menurut Saeroji, aplikasi peta dari Google (google maps) dapat menjadi rujukan tepat untuk diterapkan pada sistem zonasi. Namun, untuk tahun ini sudah terlambat. Pasalnya PPDB tingkat SD dan SMP sudah berakhir.
“Perbaikan ke depan saja, saya berharap sistem zonasi ini kan. Artinya perlu ada evaluasi,” katanya.
Sesungguhnya, DPRD telah mendorong Disdik Kota Tangerang untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam sistem jalur zonasi. Namun, urusan aplikasi yang menangani Dinas Komunikasi dan Informasi. Sementara Diskominfo tak siap dengan alasan minim tenaga ahli.
“Zonasi itu sistemnya pakai Google Maps, pelaksanaan teknis Google Maps itu kan Kominfo, tapi kan Kominfo enggak sanggup seperti itu. Karena tenaga IT-nya kurang mumpuni,” ujarnya.
Saeroji menilai, PPDB di Kota Tangerang telah ketinggalan. Pasalnya, di wilayah lain seperti Kota Tangerang Selatan telah lebih dulu menerapkannya.
“Pakai RW ini kan atas kesepakatan bersama. Google Maps itu sudah dipakai di daerah lain dan tidak ada masalah. Contohnya Tangsel,” tegasnya.
Pihaknya juga mendapat temuan pada jalur prestasi dan afirmasi atau perpindahan orang tua. Banyak orang tua pindahan yang mendaftarkan anaknya menggunakan data palsu.
“Makannya ketika ini memang fiktif orang tua akan terjadi pemalsuan data. Harusnya pembatalan anak ini masuk. Ketiga, guru dan panitia yang belum cermat,” kata Saeroji.
Saeroji juga menilai panitia PPDB kurang melakukan sosialiasi dengan warga sekitar. Imbasnya, banyak terjadi keluhan dan mis komunikasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Masyati Yulia mengatakan sistem yang digunakan dalam pelaksanan PPDB ini sudah komperehensif. Sistem zonasi yang diterapkan sudah berdasarkan peta wilayah.
Ke depannya, Disdik Kota Tangerang bakal melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut nantinya berdasarkan keluhan dan masukan baik dari masyarakat maupun DPRD.
“Ke depan kita lihat nanti kita diimbangkan antara masukan dari orang tua mana hal hal yang positifnya mana yang negatifnya. Makanya kita ambil yang lebih dulu positif seperti itu,” pungkasnya.
Comment