Home Bhinneka Sarana Apung Mendukung Sosialisasi Pancasila di Pesisir dan Hulu Sungai

Sarana Apung Mendukung Sosialisasi Pancasila di Pesisir dan Hulu Sungai

SHARE
article top ad

Harus diakui, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo semangat dan nilai-nilai Pancasila kembali digairahkan, setelah hampir dua dekade seperti  terlupakan. Ini ditunjukkan dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada 19 Mei 2017, yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada  28 Februari 2018. Tranformasi ini dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan berbentuk badan, BPIP diharapkan akan tetap eksis walaupun pemerintahan berganti.

Nah, sejak BPIP terbentuk, kegiatan sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta upaya menggali mutiara Pancasila dan semangat gotong-royong pun kian gencar dilakukan di berbagai daerah, dengan melibatkan berbagai pihak seperti DPR, kementerian, perguruan tinggi, dan LSM. BPIP memanfaatkan pula media televisi sebagai sarana kampanye menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui tayangan iklan layanan masyarakat, talkshow, atau pun acara yang dikemas khusus semisal sebuah konser. Walhasil, kehadiran dan kiprah BPIP semakin dapat dirasakan masyarakat.

article inline ad

Presiden Joko Widodo sendiri tak kurang-kurangnya memberikan perhatian terhadap BPIP. Misalnya, dalam Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019, Presiden menyarankan agar BPIP memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ideologi Pancasila secara masif, khususnya  kepada anak muda.

Pendek kata, upaya BPIP dalam membumikan dan menggelorakan nilai-nilai Pancasila, yang mendapat dukungan dari Presiden dan berbagai pihak, tak perlu diragukan lagi.  Hanya saja, harus diakui pula, upaya-upaya tersebut baru sebatas menjangkau masyarakat di kota-kota besar, atau setidaknya masyarakat yang tinggal di daerah yang masih gampang diakses.

Bagaimana dengan nasib masyarakat yang tinggal di daerah terpencil di pesisir dengan medan yang sulit diakses, dan lebih dekat dengan perbatasan negara tetangga? Inilah yang harus dipikirkan pula. Sebab, mereka juga punya hak, dan sudah sepatutnya pula mendapat kesempatan menerima sosialisasi nilai-nilai Pancasila, agar dapat menyerap nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai nasionalisme mereka terbelah, apalagi sampai terpapar paham anti-Pancasila.

Perlu diupayakan, sosialisasi Pancasila di Pesisir dan hulu sungai

Daerah pesisir, hulu sungai, dan daerah perbatasan Indonesia hingga saat ini masih banyak yang memprihatinkan. Di beberapa daerah perbatasan, minimnya infrastruktur dan fasilitas lainnya telah memaksa masyarakat setempat “berpaling” dan menikmati fasilitas dan pelayanan publik dari negara tetangga, yang membuat nasionalisme mereka terbelah.

Akses komunikasi dan informasi juga seringkali lebih mudah didapat dari negara-negara tetangga yang kawasan perbatasannya telah maju, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan seringkali lebih mengenal budaya negara tetangga. Mereka juga umumnya lebih memiliki kedekatan emosional dan interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, ketimbang dengan negeri sendiri. 

Nah, jika kawasan pesisir, hulu sungai, dan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan  menjadi taruhannya.  Memang, dalam beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Pusat telah menerapkan  sejumlah kebijakan untuk mengatasi persoalan di kawasan perbatasan. Misalnya, pada 28 Januari 2010,  Pemerintah  membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang mengusung visi “Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara Yang Efektif Dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Halaman Depan Negara Yang Berdaya-Saing”.

Pemerintah juga mulai mengucurkan banyak sumber daya dan proyek pembangunan di daerah perbatasan. Upaya memperhatikan dan membangun kawasan perbatasan ini makin dapat dirasakan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mencanangkan program “Indonesia akan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan”. Visi ini akan menjadi dasar kokoh dalam menggabungkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan dalam pengelolaan perbatasan.  Namun, karena sudah terlalu lamanya pengabaian terhadap kawasan ini, maka berbagai kebijakan pemerintah saat ini dirasa masih belum cukup memadai. 

Salah satu masalah yang cukup krusial untuk mendapatkan perhatian serius adalah sikap nasionalisme masyarakat perbatasan yang “terbelah”. Di satu sisi mereka tetap merupakan pribumi warga negara Indonesia, namun di sisi lain mereka lebih memiliki kedekatan emosional dan interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga. Tidak jarang pula mereka mengalami krisis identitas kebangsaan berhubung rendahnya perhatian negara terhadap nasib mereka dan perkembangan daerahnya selama ini.

Untuk itu, selain hadir dengan segenap pembangunan infrastruktur di daerah pesisir dan perbatasan, negara juga harus hadir dengan segenap upaya sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong secara masif. Pendekatannya dapat dilakukan secara sederhana dan friendly, yakni bisa berupa menggelar olahraga tradisional masyarakat setempat atau pun musik rakyat/folklore.

Mengingat kondisi medan yang bersentuhan dengan laut dan perairan, maka sarana apung merupakan jawaban tepat untuk mendukung upaya sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong di daerah pesisir, hulu sungai, dan perbatasan tersebut. 

Jenis sarana apung yang dibutuhkan

Dalam perbincangan dengan Dr. Ir. Dicky R. Munaf, Deputi Hubungan Antar-Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2019, dinyatakan bahwa peran sarana apung dalam segenap aktivitas sosial sudah jamak digunakan. Mulai dari yang sederhana seperti perahu dan kapal kecil yang digunakan untuk mendukung pelayanan pendidikan, hingga kapal modern berukuran besar guna mendukung pelayanan kesehatan.

Untuk sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong di daerah pesisir dan hulu sungai, dibutuhkan sarana apung yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Salah satu sarana apung yang cocok dan patut menjadi pertimbangan adalah seperti kapal jenis LCT (landing craft transport), yang di dalamnya memuat beberapa perahu karet RIB (rigid inflatable boat) untuk fleksibilitas ke hulu sungai khususnya.

Kapal LCT mampu berlayar hingga ke perairan dangkal, biasa dipergunakan untuk mengangkut muatan hingga ke daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kapal pengangkut biasa. Kapal ini memiliki dek yang luas dan rata sehingga cocok untuk mengangkut alat berat, mobil, truk, bahan konstruksi dan logistik lainnya, serta  helikopter. Dek yang luas dan rata ini juga bisa dimanfaatkan untuk menggelar olahraga tradisional, dan kesenian rakyat, dalam kaitan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.

Adapun jenis RIB, yang menjadi bagian perlengkapan kapal LCT, dapat digunakan menelusuri kanal-kanal sempit di muara sungai hingga ke hulu, menjangkau ke permukiman masyarakat di pedalaman atau perbatasan. Karena muatan RIB yang terbatas, maka dalam suatu kegiatan sosialisasi Pancasila di suatu daerah pesisir diperlukan cukup banyak RIB. Satu unit kapal LCT dapat dilengkapi hingga sembilan unit RIB.

Selain mengangkut orang, termasuk “juru kampanye”, RIB juga mengangkut perlengkapan komunikasi data portabel, audio visual, peralatan olahraga, dan kebutuhan lainnya. Perahu-perahu karet rigid ini ditempatkan di dek kapal LCT, dan dapat diturunkan dengan mudah ke perairan ketika diperlukan untuk menjangkau hulu sungai dan kanal-kanal sempit.

Kemampuan sarana apung kapal LCT dan RIB untuk bermanuver dan beraktivitas di segala medan tentu saja tidak diragukan lagi karena sudah teruji, bahkan  dalam medan berskala militer. Dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong, dan juga kemampuan anggaran, sarana apung ini tentu saja sangat mumpuni dalam menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan.

Tentu pula sarana apung ini harus dilengkapi dengan alat komunikasi canggih, yang memungkinkan komunikasi suara, video, dan data, dapat berjalan lancar, dalam rangka mendukung upaya sosialisasi  aktualisasi nilai-nilai Pancasila di pesisir dan hulu sungai. Mengingat perairan Indonesia yang luas dan terbagi dalam wilayah barat, tengah, dan timur, maka diperlukan beberapa kapal LCT dengan segala kelengkapannya tadi, yang disesuaikan pula dengan karakter wilayah operasi. Kapal-kapal ini–ukuran panjangnya cukup 90 meter dan mampu mengangkut hingga 200 orang termasuk awak kapal–ditempatkan atau standby di wilayah operasi masing-masing, dan bisa dioperasikan kapan saja.

Dengan sarana apung yang dapat dibuat oleh galangan kapal di dalam negeri ini, sangat mungkin upaya sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong di daerah pesisir, hulu sungai, dan perbatasan akan jauh lebih efektif dan efisien. Melalui pertunjukan   musik rakyat yang digelar di dek kapal, atau bisa juga di perkampungan warga, jelas diharapkan dapat menggugah rasa cinta Tanah Air dan mempertebal nasionalisme masyarakat pesisir atau pun perbatasan. Bukan mustahil, selama ini masyarakat perbatasan atau pun pesisir kurang mengenal musik rakyat atau kesenian tradisional lainnya, mengingat selama puluhan tahun mereka terbiasa mengenal budaya negara tetangga melalui siaran televisi negara tetanggga yang mampu menjangkau daerah mereka.

Selain dengan musik rakyat atau kesenian tradisional, upaya memupuk cinta Tanah Air dan semangat nasionalisme juga bisa dilakukan dengan menggairahkan kembali olahraga tradisional, yang selama ini mungkin juga sudah mulai dilupakan warga pesisir dan perbatasan. Melalui olahraga tradisional dan musik rakyat ini juga bisa dipupuk semangat sportivitas dan kerjasama atau gotong royong, yang merupakan intisari dari nilai-nilai Pancasila. ***

Penulis: Taufik Alwie

article bottom ad