Home Media Dewan Pers Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membelanjakan Uang Negara untuk Media

Dewan Pers Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membelanjakan Uang Negara untuk Media

SHARE
M. Nuh, Ketua Dewan Pers
article top ad

JAKARTA, MB – Dewan Pers kembali mengingatkan pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk berhati-hati membelanjakan anggaran untuk media. Karena kalau salah menggunakan akan berdampak pada temuan.

“Jika dibelanjakan untuk perusahaan media yang tidak legal akan mempunyai dampak hukum yang berpotensi timbul sebagai penyimpangan di kemudian hari,” kata Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA didampigi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewa Pers Irwan serta Seretaris Dewan Pers Syaefudin saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makassar belum lama ini.

article inline ad

Untuk menghindari dampak hukum yang berpotensi timbul dikemudian hari, Dewan Pers berencana mengeluarkan semacam edaran ke pemerintah daerah kriteria perusahaan media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers.

Menurut Mohammad Nuh, Dewan Pers akan membuat semacam edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. “Dana APBN dan APBD bila disalurkan kepada yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian meskipun sapinya jelas.  Di dalam dunia pers ukurannya bukan hanya sekadar ada berita tetapi perusahaan pers harus legal dan terdaftar serta tunduk pada peraturan yang menaungi perusahaan pers yaitu Dewan Pers,

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini meminta perusahaan pers yang belum punya legalitas untuk mendaftar ke Dewan Pers.

“Sepanjang memenuhi syarat akan diakui,” kata M Nuh yang juga pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Lebih lanjut dikatakan, Dewan Pers memberikan perlindungan kepada siapapun yang telah menjadi keluarga besar Dewan Pers. “Tapi tolong dipenuhi persyaratan perusahaannya. Sehingga ibaratnya bila ingin jadi suami istri, suami akan bertanggung jawab apabila ada akte nikah,” ungkapnya.

Terkait perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP, menurut Nuh, belumlah cukup.

“Walaupun ada izin usaha ada tetapi juga harus memilik izin pelaksanaan yang harus didapat dari Dewan Pers,” tandasnya.

Nuh menganalogikan, ibarat sebuah perumahan itu ada izin prinsipnya akan tetapi untuk membuat bangunan harus mendapatkan  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) lagi.  Dewan Pers sebelum memberikan IMB pasti minta lebih dahulu izin prinsipnya.

Tujuannya, kata Nuh, untuk mereduksi agar tidak muncul media yang hanya memanfaatkan situasi dan liar.  Selama ini Pemda hanya melihat beritanya dan hanya lihat izin perusahaannya.

Terkait imbauannya agar semua media memenuhi persyaratan untuk mendaftar di Dewan Pers, M Nuh menegaskan hal ini bukanlah monopoli, tapi sesuai amanah dewan pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999. “Bagi yang belum daftar silakan penuhi syarat begitu aja biar jadi bagian keluarga pers,” tandasnya.

article bottom ad