Home Negara Sebelum Skors Sidang MK: Sejumlah Dalil Permohonan Prabowo Ditolak Hakim

Sebelum Skors Sidang MK: Sejumlah Dalil Permohonan Prabowo Ditolak Hakim

SHARE
article top ad

JAKARTA, MB – Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Dalam  pembacaan putusan hari ini, Kamis (27/6/2019), Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, putusan MK tidak bisa memuasakan seluruh pihak.

article inline ad

Karenanya, dia meminta agar para pihak dapat menahan diri atas segala apa pun hasil yang dibacakan. “Diharapkan kepada kita semua untuk menyimak pengucapan putusan ini, terutama yang terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan,” kata Anwar di ruang Sidang MK.

Ia juga mengingatkan agar pihak terkait menerima segala putusan yang telah dijalankan majelis hakim persidangan. Serta, tidak menjadikan putusan sebagai bahan hujatan dan fitnah.

“Kami mohon, jangan jadikan putusan sebagai ajang saling menghujat dan memfitnah, karena kami telah berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini, yang didasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan,” ujar Anwar.

Anwar Usman menegaskan bahwa putusan yang dibuat pihaknya tidak berdasarkan tekanan pihak manapun.

Sejak sidang dibuka hingga diskors sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah dalil permohonan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, telah dinyatakan MK, tak beralasan demi hukum.

Berikut ini deretan dalil permohonan Prabowo-Sandi yang telah ditolak MK:

Ajakan Baju Putih ke TPS Tak Relevan

Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, majelis tidak menemukan adanya indikasi antara ajakan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin berbaju putih ke TPS dengan perolehan suara.

“Selama berlangsung persidangan, mahkamah tidak menemukan fakta bahwa indikasi ajakan mengenakan baju putih lebih berpengaruh terhadap perolah suara Pemohon dan pihak Terkait,” kata Hakim Arief Hidayat di persidangan MK, Kamis (27/6/2019).

Dalil Pembatasan Pers Tak Beralasan

Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemohon sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) mendalilkan adanya kecurangan pemilu terkait dengan pembatasan pers. Namun, dalam sidang pembacaan putusan, MK menyatakan dalil tersebut tak beralasan demi hukum.

Hakim Konstitusi Aswanto membeberkan, pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa pembatasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi karena kepemilikan media yang sebagian besar berada di tangan tim pemenangan 01. Salah satu media yang mencoba netral, menurut mereka, kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan tayangannya.

“Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat. Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara Pemohon ataupun pihak Terkait,” kata Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Masing-masing lembaga pers maupun lembaga penyiaran, sambungnya, memiliki kebijakan sendiri yang tidak boleh didikte siapapun. Dalam alam demokrasi di mana kebebasan pers mendapat jaminan penuh, bukan hanya oleh undang-undang tapi juga konstitusi.

Tak Menemukan Bukti Ketidaknetralan Aparatur Negara

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menyebut pihaknya tidak menemukan adanya bukti terkait adanya ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI.

Hal ini disampaikan Hakim MK, Aswanto, saat membacakan putusan sengketa hasil pilpres.

“Dalil permohonan a quo, bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti adanya ketidaknetralan aparatur negara,” kata Hakim Aswanto, Rabu (27/6/2019).

Aswanto mengatakan, pihaknya telah memeriksa secara seksama berbagai bukti dan keterangan yang disampaikan pemohon, dalam hal ini tim hukum pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Salah satu bukti yang diperiksa adalah bukti tentang video adanya imbauan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada aparat TNI dan Polri untuk menyampaikan program pemerintah ke masyarakat.

“Hal itu sesuatu hal yang wajar sebagai kepala pemerintahan. Tidak adanya ajakan kampanye kepada pemilih,” ucap Hakim MK Aswanto.

Tak Berwenang Memeriksa Kecurangan TSM

Mahkamah Konstitusi menilai pihak Pemohon, dalam hal ini kubu Prabowo-Sandiaga, keliru menilai bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa adanya kecurangan yang didalilkan, yaitu kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Hakim Manahan Sitompul di dalam persidangan membeberkan bahwa dalam konteks sengketa pemilu, MK hanya berwenang menyelesaikan perselisihan pemilu.

Terkait dugaan kecurangan TSM, sudah ada lembaga yang diberi mandat untuk menyelesaikan hal tersebut sebelum rekapitulasi diputuskan.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan pihaknya hanya bisa menangani sengketa yang berasal dari selisih hasil Pemilu.

Menurutnya, gugatan yang dapat diajukan adalah perselisihan yang dinilai dapat mempengaruhi perolehan kursi baik pada Pemilu DPR, DPD, DPRD maupun Presiden-Wakil Presiden.

Polisi Bentuk Buzzer Menangkan 01

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti sahih tentang dalil Polri membentuk buzzer untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalil ini dimohonkan oleh tim hukum pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

“Dugaan polisi membentuk buzzer tidak bisa dibuktikan,” kata Hakim MK, Aswanto, saat sidang pembacaan putusan hasil sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Aswanto memastikan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah bukti yang diajukan pemohon. Hanya saja, bukti tersebut hanya berupa fotocopy dan berita online. Menurut Aswanto, tidak ada hal yang dapat membuktikan dugaan tersebut.

“Semuanya fotocopy berita online, tidak menguatkan bukti. Masih dibutuhkan bukti lain, harus dibuktikan apakah berpengaruh ke pemilih,” ucap hakim MK, Aswanto.

article bottom ad