Home Negara Putusan Sengketa Pilpres di MK Dipercepat Sehari

Putusan Sengketa Pilpres di MK Dipercepat Sehari

SHARE
article top ad

JAKARTA, MB – Sidang putusan sengketa hasil pilpres dijadwalkan akan dibacakan pada Kamis, 27 Juni 2019 atau maju satu hari dari jawal semula. Sidang pembacaan putusan itu akan dimulai pada pukul 12.30 WIB.

Pengumuman jadwal pembacaan putusan perkara gugatan kubu Prabowo-Sandiaga tersebut sudah dilansir di laman resmi Mahkamah Konstitusi pada hari ini.  Juru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan jadwal pembacaan putusan sidang sengketa hasil pilpres sudah diumumkan di laman resmi MK. Penentuan jadwal pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 tersebut merupakan hasil Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) yang diikuti sembilan hakim konstitusi. “Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB,” kata Fajar pada Senin (24/6/2019).

article inline ad

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 digelar di Mahkamah Konstitusi mulai 14 Juni lalu. Pada hari itu Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga membacakan permohonan gugatan dalam sidang. Kemudian, sidang pembuktian digelar pada tanggal 19, 20 dan 21 Juni 2019.

Diksi Politik

Menurut catatan Bivitri Susanti, pengajar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, dia menilai sidang MK yang selama seminggu berjalan telah menjadi panggung politik terutama bagi kubu pemohon (Prabowo-Sandiaga).

“Begitu banyak yang diungkapkan di sidang itu sebenarnya adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pada pendukung,” kata Bivitri.  Panggung politik terlihat saat pada saksi menyampaikan istilah-istilah yang kerap terdengar pada momen kampanye dulu. Beberapa contoh misalnya “KTP palsu”, “KK manipulatif”, hingga “NIK rekayasa”.

“Kita paham bahwa selama berbulan-bulan diksi-diksi tersebut digunakan kampanye, media sosial, secara konsisten,” katanya. Pernyataan-pernyataan ini, bagi Bivitri, tidak tepat. Seorang saksi mestilah menyampaikan secara ringkas apa yang dia lihat, dengar, atau alami secara langsung, tanpa berupaya menafsirkannya. Diksi-diksi di atas termasuk hasil penafsiran, yang semestinya jadi ranah ahli. “Mau bagaimanapun diksi-diksi itu tidak tepat untuk dinyatakan oleh seorang saksi,” tegas Bivitri.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, menilai tim hukum Prabowo-Sandiaga, yang diketuai Bambang Widjojanto, tidak cukup kuat meyakini majelis hakim bahwa memang terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Kalau membaca dalil permohonan, kalau membaca dari proses persidangan, saya tidak cukup yakin ada bukti yang kuat terjadinya pelanggaran TSM. Kalau pelanggaran TSM, dia harus dibuktikan secara berlapis,” kata Veri.

Salah satu dalil pemohon yang disebut membuktikan bahwa terjadi pelanggaran TSM adalah adanya aparat yang tidak netral. Bagi Veri, itu saja belum cukup selama tidak memengaruhi hasil akhir (selisih Jokowi-Prabowo mencapai 17 juta). Dalam sidang juga sulit melihat keterkaitan antara satu kasus dan kasus lain. “Apakah ada ketersambungan antara satu kejadian dengan kejadian lain? Apakah ada ketersambungan antara dalil tidak netral TNI, Polri, Intelijen, dalil dukungan pejabat daerah, terkait persoalan-persoalan rekapitulasi? Karena ini semua soal sengketa hasil akhir,” katanya.

Saya lihat kegagalan pihak pemohon melakukan pembuktian, bukan tidak mungkin akan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,” katanya.

article bottom ad