Home Negara KPU Nilai Paslon 02 Gagal Paham, Tim Paslon 01 tidak Tanggapi Gugatan...

KPU Nilai Paslon 02 Gagal Paham, Tim Paslon 01 tidak Tanggapi Gugatan Perbaikan

SHARE
article top ad

JAKARTA, MB – Sidang lanjutan hasil pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6), memberikan kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tim Pembela Paslon 01 untuk memberikan tanggapannya.

Dalam kesempatan tersebut KPU menilai paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi telah keliru dan gagal paham mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).  KPU menjawab permohonan gugatan tim 02 yang mempermasalahkan kesalahan input data Situng.

article inline ad

“Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara,” kata Ali, pengacara KPU.

Ali menegaskan, pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Situng hanyalah alat bantu yang berbasis pada teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

Hal ini telah ditegaskan dalam keputusan KPU Nomor 536 tahun 2009 tentang petunjuk penggunaan sistem informasi penghitungan suara pemilu 2019.  Namun demikian, kesalahan tersebut telah diperbaiki. Kesalahan ini pun hanya berkisar 0,00026 persen sehingga dinilai tidak signifikan jika kubu Prabowo menyimpulkan adanya rekayasa untuk melakukan manipulasi perolehan suara. “Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu pasangan calon adalah tuduhan yang tidak benar atau bohong,” ujar Ali.

Tanggapi yang Lama

Sementara itu Tim hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyatakan menolak seluruh dalil perbaikan permohonan sengketa pilpres Prabowo-Sandiaga Uno yang diajukan pada 10 Juni 2019. Tim Jokowi juga tak akan menanggapi perbaikan permohonan tersebut.

“Karena perbaikan permohonan pemohon tidak berdasar secara hukum, maka pihak terkait tidak akan menanggapinya dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan pemohon di dalam perbaikan permohonannya,” ujar Ketua Tim Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra, saat membacakan jawaban atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Yusril mengatakan, perbaikan permohonan yang diajukan tim Prabowo tidak saja berdasar secara hukum, namun juga melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan permohonan. Menurut dia, dalam proses perbaikan, dalil-dalil pokok dalam permohonan awal tidak boleh ditambahkan.

Sementara dalam versi perbaikan, tim Prabowo menambahkan dalil lima kali lipat lebih banyak yang semula hanya 37 halaman menjadi 146 halaman.

“Dengan tambahan jumlah halaman, perbaikan pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi permohonan baru,” katanya.

“Karena itu beralasan bagi mahkamah untuk menolak perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019,” ucapnya.

Sikap Tim Jokowi serupa seperti yang disampaikan KPU sebelumnya. KPU, lewat kuasa hukumnya, Ali Nurdin juga menyatakan sikap secara resmi menolak hasil perbaikan Prabowo.

article bottom ad