Home Negara Pengamat: Tuntutan Kubu 02 Sulit Dibuktikan dan Akan Berakhir Dissenting Opinion

Pengamat: Tuntutan Kubu 02 Sulit Dibuktikan dan Akan Berakhir Dissenting Opinion

SHARE
article top ad

JAKARTA, MB – Banyak mata tertuju pada Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019), yang diajukan Capres Cawapres Prabowo Subianto -Sandiaga Uno.  Setelah dilakukan sidang yang disiarkan sejumlah media televisi, banyak pihak menyatakan tidak ada kejutan, sulit untuk dimenangkan dan bahkan salah secara konsep gugatan karena mengajukan data-data kualitatif bukan kuantitatif seperti diperkirakan.

Menurut pengamat politik dan Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang tidak ada yang istimewa dan mengejutkan dari pernyataan Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto terkait tudingan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf berpotensi melakukan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif (TSM).

article inline ad

Bambang Widjojanto, menilai pasangan Jokowi-Maruf Amin berpotensi melakukan lima bentu kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses Pilpres 2019.

Lima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Oleh sebab itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 sebagai pemenang pilpres atau paling tidak pemungutan suara diulang secara nasional.

Menanggapi hal itu, Sebastian Salang menilai itu masih bersifat klaim sepihak dan hanya bersifat bombastis.  Ia pun tak yakin akan bisa dibuktikan oleh kubu 02 di persidangan MK.

“Klaim sepihak, bombastis dan mengawang -awang. Karena mereka sendiri sulit membuktikannya,” ucap Sebastian Salang.

Sebab dari narasi kecurangan yang dituduhkan, harus bisa dibuktikan apa, siapa, kapan, dimana dan berapa banyak menyebabkan kehilangan suara bagi kubu 02.

Jika tidak bisa membuktikan sampai pada tingkat angka yang riil, menurut dia, mustahil bisa dikabulkan MK.

Pasti Ditolak

Sementara pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan 99,99 persen permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait sengketa hasil Pemilu 2019 akan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya bisa mengatakan 99,99 persen permohonan itu akan ditolak,” kata Refly Harun dalam diskusi Menakar Kapasitas Pembuktian MK, di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Refly Harun bisa mengatakan demikian bila Hakim MK mengedepankan dua paradigma, yaitu hitung-hitungan serta terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam sengketa Pilpres 2019.

Ia yakin betul hakim akan menolak permohonan kubu BPN bila dua pendekatan itu tetap digunakan dalam pembuktian suatu perkara.  “Kalau Pilpers sudah sampai ke MK dan paradigmanya masih dua paradigma awal yaitu paradigma hitung-hitungan dan pradigma TSM. Saya kira the game is over (selesai),” kata dia.

Mantan Ketua Tim Antimafia Mahkamah Konstitusi 2014 ini menjelaskan keyakinannya itu.  Dalam paradigma hitung-hitungan, hakim pasti akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memeriksa bukti yang dilampirkan pihak Pemohon. Tenggat waktu selama 14 hari kerja dianggap tak cukup untuk menjabarkan 272 kontainer alat bukti yang disampaikan KPU, selaku Termohon.

Sementara pengamat hukum tata negara Profesor Juanda memprediksi putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres akan diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dissenting opinion kemungkinan terjadi perihal kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Juanda mulanya menjelaskan dalam paradigma hukum terdapat dua aliran. Yakni paradigma positivistik dan paradigma kritis. Menurut dia, hakim-hakim MK dalam gugatan Pilpres yang dilayangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berpegang pada dua paradigma tersebut.

“Maksud saya bahwa ketika hakim itu berpedoman pada asas legalitas positivistik, maka aturan yang ada di UU itulah yang dia perjuangkan. Di luar itu dianggap tidak benar. Bahwa memang kami merujuk pada aturan main. Tapi ada paham paradigma kritis dulu pernah dilakukan oleh Pak Mahfud walaupun konteksnya berbeda melakukan terobosan-terobosan terhadap ketentuan yang kaku tersebut. Sehingga dia kembangkan yang penting ada penggalian dan pencarian kebenaran materiil dari pilpres ini,” kata Juanda dalam diskusi ‘Mahkamah Keadilan untuk Rakyat’  di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

article bottom ad