Home Agama Terapkan Syariah, RSUD Tangerang Tuai Pro Kontra

Terapkan Syariah, RSUD Tangerang Tuai Pro Kontra

SHARE
article top ad

TANGERANG, MB – Foto papan pengumuman yang ditempel di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang beredar luas di media sosial dan jadi bahan bergunjing warganet. Isinya dianggap diskriminatif.

“Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah,” demikian judul papan pengumuman itu, dengan huruf berwarna putih berlatar hitam. “Dalam rangka menghindari khalwat dan ikhtilath,” tertulis di sana, “penunggu pasien wanita seyogyanya  adalah wanita; penunggu pasien pria seyogyanya adalah pria. Kecuali penunggu pasien adalah keluarga (mahramnya).

article inline ad

” Pada bagian bawah tertera keterangan: “khalwat: berduaan selain dengan mahramnya; ikhtilath: pencampuran pria dan wanita.” Seorang pengguna Twitter bernama @trinitym234 mengkritik kebijakan ini dengan mengatakan bahwa RSUD, di mana pun itu, itu dibiayai dari APBD yang dibayar dari pajak masyarakat, tak peduli apa agamanya. “Apa pendapatan pajak mesti dibedakan pula antara muslim dan non-muslim?” tanyanya.

Komentar pedas lainnya juga ditulis Pia, pemilik akun @binhnbin, “Terus nanti kalo tiba-tiba anak rantau kayak gue sakit sekarat abis itu yang bisa bantu tolong bawa ke RS cuma temen cowok, eh ga bisa diterima karena beda lawan jenis. Abis itu gua keburu mati karena masalah syariah,”.

Setelah viral, spanduk itu pun langsung dicopot oleh pihak RSUD Kota Tangerang. Kepala Humas RSUD Kota Tangerang Lulu Faradis mengatakan, spanduk telah dicopot pada Senin (10/6/2019) siang. Alasan pencopotan dilakukan karena kalimatnya kurang tepat.

“Sudah dicopot dari kemarin siang. Jadi kami turunkan dulu plangnya karena masyarakat sekecil apapun yang berbau SARA itu pasti cepet naiknya,” ujarnya.

Di Balik Papan Pengumuman Rumah Sakit Syariah adalah produk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSM MUI). Ini tertera dalam aturan Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah (PDF) tanggal 1 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ma’ruf Amin yang ketika itu berstatus Ketua DSN MUI dan kini jadi pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Syariah telah menjadi bagian lifestyle yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kini, tuntutan penerapan kaidah-kaidah syariah diharapkan dapat mencakup beberapa bidang hingga pengembangan rumah sakit syariah,” kata Ma’ruf seperti dikutip dari situs halalmui.org.

Pihak rumah sakit tipe C itu kemudian menegaskan pelayanan yang diterapkan tidak hanya untuk kaum muslim, melainkan untuk kaum non muslim juga.

“Dari berbagai macam etnis dan agama, pelayanan kami tidak ada perbedaan,” ujar Direktur RSUD Kota Tangerang, dr. Feriansyah, Selasa (11/6/2019).

Ia mengatakan, pelayanan di rumah sakit ini memang berupaya menerapkan prinsip syariah pasca Badan Layanan Umum milik Pemkot Tangerang ini menerima sertifikasi rumah sakit syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Maret 2019.

Sehingga, lanjut dia, ada delapan standar pelayanan yang menjadi ketentuan dari Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) untuk diterapkan berbasis prinsip syariah.

Bunyi delapan poin itu di antaranya, jelasnya, mengucapkan basmalah sebelum menelan obat, memasang kateter sesuai gender, edukasi mengenai keislaman, jadwal operasi tidak boleh bentrok dengan waktu salat, pemberian hijab bagi pasien perempuan, menyediakan pakaian penutup aurat terutama untuk ibu menyusui, menjaga aurat di kamar operasi, serta menjaga khalwat dan ikhtilath.

“Jadi pelayanannya menyesuaikan, tidak ada paksaan. Jadi ketika pasien ke RS akan dirawat inap, kita ada namanya general concern . Kita sampaikan informasi terkait proses pelayanan di sini, nanti pasien setuju atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, diraihnya sertifikasi syariah merupakan pencapaian RSUD Kota Tangerang. Pasalnya, baru RSUD Kota Tangerang yang menerima sertifikasi tersebut se-Indonesia, terkecuali di Provinsi Aceh.

Ia juga melanjutkan bahwa diraihnya sertifikasi syariah ini tak hanya bermanfaat bagi kaum muslim. Sebab, selain seluruh sarana penunjang yang dijamin halal, kegiatan bimbingan kerohanian dan keagamaan juga ditawarkan kepada mereka yang beragama non muslim.

Bahkan, kegiatan bimbingan kerohanian yang tidak bersifat paksaan itu sudah berlangsung sejak setahun terakhir lewat penerapan program Sapa Cinta yang diimplementasikan unit humas RSUD Kota Tangerang.

article bottom ad