Home Bhinneka Ijtimak Produk Politik bukan Produk Hukum yang harus Ditaati

Ijtimak Produk Politik bukan Produk Hukum yang harus Ditaati

SHARE
Ketua Setara Institute, Hendardi
article top ad

JAKARTA, MB – Ketua Setara Institute Hendardi menyebut hasil Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III yang digelar pada Rabu (1/5) lalu bukanlah produk hukum, melainkan produk kerja politik.

“Produk Itjima Ulama III adalah pendapat sekumpulan elite politik yang mengatasnamakan ulama Indonesia untuk tujuan politik praktis dan jauh dari semangat memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Sebanyak 5 butir keputusan itu bukanlah produk hukum melainkan produk kerja politik, sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapapun,” ujar Hendardi dalam siaran pers, Jumat (3/5).

article inline ad

Menurut Hendardi, keputusan itu lebih merupakan ekspresi dari kelompok masyarakat dan bagian dari kritik atas penyelenggaraan Pemilu 2019. Namun, sambungnya, sejauh ini kinerja penyelenggara pemilu sendiri secara umum telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan pemilu. Jika ada kekecewaan atas penyelenggaraan pemilu itu sebaiknya dilakukan lewat mekanisme demokrasi yang tersedia.

Di satu sisi, Hendardi menilai ijtimak ulama yang diinisiasi kelompok PA 212 dan GNPF Ulama itu pun menilai keputusannya semakin kehilangan legitimasi. Justru disebutkan mirip provokasi elite terhadap publik untuk melawan dan mendeligitimasi penyelenggara pemilu.

“Sekalipun kebebasan berpendapat dan berkumpul ini dijamin oleh UUD Negara 1945, akan tetapi, jika keputusan itu memandu gerakan-gerakan nyata melakukan perlawanan atas produk kerja demokrasi melalui jalur-jalur melawan hukum, termasuk menggagalkan proses Pemilu, maka aparat keamanan dapat mengambil tindakan hukum,” katanya.

Pada satu sisi, Hendardi melihat dari lima butir hasil Ijtimak Ulama III, terlihat inkonsistensi keputusan yang satu dengan lainnya.

“Satu sisi mendorong BPN Prabowo-Sandi menempuh jalur legal-konstitusional; tetapi di sisi lain tanpa mau repot beracara di Mahkamah Konstitusi, Ijtima ini meminta pasangan Jokow-Maruf didiskualifikasi dari proses kontestasi,” katanya.

Atas dasar itu, dia pun memandang ijtimak ulama adalah hasil kesepakatan sejumlah elite yang hanya mempertegas praktik politisasi agama sebagai cara membakar emosi umat.

Negara Hukum

Sementara itu di  tempat terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menganggap keputusan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III tak bisa dijadikan landasan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu keputusan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III adalah meminta KPU mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin karena dianggap melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019.

Moeldoko menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan ijtima.

“Kita ini (Indonesia) sudah ada konstitusi, ada undang-undang, ada ijtimak itu gimana ceritanya? Negara ini kan negara hukum, bukan negara ijtimak,” kata Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5).

Moeldoko mempersilakan para pihak berbicara soal Pemilu 2019. Namun, mantan panglima TNI itu mengingatkan bahwa Indonesia berjalan berdasarkan konstitusi. Moeldoko menyatakan bahwa konstitusi harus dihormati bersama.

article bottom ad