Home Negara Presiden Pilih Pindahkan Ibukota ke luar Pulau Jawa

Presiden Pilih Pindahkan Ibukota ke luar Pulau Jawa

SHARE
article top ad

JAKARTA, MB – Kendati Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa dalam rapat terbatas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019, namun sejumlah persiapan dan pendapat yang pro dan kontra tetap ramai.

“Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

article inline ad

Bambang mengatakan, Bappenas memberikan tiga alternatif ibu kota baru kepada Jokowi. Alternatif pertama adalah Ibu Kota tetap di Jakarta, namun dibuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya.

Bambang menyebutkan kerugian dari alternatif pertama ialah hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. “Dan, dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.”

Adapun alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta. Mencontoh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, Bambang mengusulkan agar Ibu Kota Indonesia dipindah ke sekitar Jabodetabek jika tersedia lahan. Namun, kelemahan dari alternatif kedua ini adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah kota metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga yang dipilih Jokowi yaitu memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa. Ini mencontoh Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana di Kazakhstan karena Ibu Kotanya ingin dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya. Juga Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

Menurut Bambang, ada dua skenario terkait luas wilayah yang dibutuhkan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Skenario pertama, yaitu luasnya 30 ribu hektare, dan skenario kedua adalah 40 ribu hektare. Luas wilayah akan tergantung pada jumlah penduduk di kota tersebut, yaitu pada skenario pertama sebanyak 1,5 juta jiwa dan skenario kedua dengan 900 ribu jiwa.

Dalam konteks pembiayaan, Jokowi mengarahkan para menterinya agar membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN, tapi melibatkan banyak partisipasi pihak ketiga dengan kontrol dari pemerintah. “Kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk KPBU, baik untuk prasarana infrastruktur, gedung-gedung kantor maupun fasilitas pendukung komersial, dan wilayah pemukiman,” ujar Bambang

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibu kota yang saat ini kembali digodok pemerintah tidak mudah. Pemindahan memerlukan proses.

Bukan itu saja, pemindahan juga memerlukan perubahan undang-undang. Maklum, posisi Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini memang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

Keperluan mengubah undang-undang tersebut membuat pemerintah tidak bisa jalan sendirian dalam menentukan kebijakan pemindahan ibu kota.

Pemerintah perlu melibatkan DPR. “Pemindahan ibu kota memang harus ada ada upaya politiknya berupa perubahan uu, dan tidak mungkin pemerintah tidak konsultasi dengan DPR,” katanya di Jakarta, Selasa (30/4).

Berdasarkan kajian Bappenas, pemindahan memang perlu dilakukan dengan banyak alasan. Salah satunya, jumlah penduduk Jakarta saat ini.

Bappenas memandang penduduk Jakarta saat  ini sudah terlalu padat. Data yang dimilikinya, jumlah penduduk yang ber-KTP Jakarta saat ini 10,2 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk tersebut, Jakarta menjadi kota dengan jumlah penduduk terpadat nomor empat di dunia setelah Manila, New Delhi dan Tokyo. Bambang mengatakan beban penduduk Jakarta yang besar tersebut telah memicu masalah lain.

“Karena penduduk tinggi, jalan itu hanya 6,2 persen dari luas wilayah. Idealnya kalau tidak terlalu macet butuh 15 persen terhadap luas wilayah. Kondisi tersebut membuat Jakarta menjadi kota terburuk ke empat dari 396 kota yang survei dari kondisi rush hour,” katanya.

Selain masalah penduduk, Bambang mengatakan Jakarta juga punya masalah dengan lingkungan. Saat ini beban lingkungan yang ditanggung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan sudah terlalu berat.

Saat ini, permukaan tanah Jakarta terus turun dengan rata-rata penurunan sebanyak 7 sentimeter per tahun. Penurunan permukaan tanah tersebut membuat Jakarta rawan banjir.

“Kualitas air sungai Jakarta juga sudah buruk, 90 persen air sungai di Jakarta sudah tercemar berat,” katanya.

article bottom ad