Home Adhiyaksa “Nyawa” KPPU Diperpanjang Lagi Dua Bulan

“Nyawa” KPPU Diperpanjang Lagi Dua Bulan

SHARE
Komisioner KPPU
article top ad

JAKARTA, MB  – Nyawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak jadi berakhir karena diperpanjang lagi oleh Presiden Jokowi dua bulan hingga 27 April 2018.  Semula komisi ini dinyatakan tidak ada lagi alias bubar per 27 Desember 2017, kemudian diperpanjang dua bulan hingga 27 Februari 2018.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) perpanjangan jabatan komisioner yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 33/p Tahun 2018. “Keppres Komisioner KPPU 2012-2017 telah diperpanjang dua bulan sampai 27 April 2018,” ujar Juru Bicara Presiden, Johan Budi, Rabu (28/2).

article inline ad

Hal ini disampaikan menyikapi pembekuan kegiatan KPPU kemarin karena belum menerima surat perpanjangan izin beroperasi dari Presiden Jokowi.

Johan mengatakan Keppres ini merupakan perpanjangan kedua kali untuk komisioner sekarang. Masa jabatan komisioner 2012-2017 seharusnya sudah berakhir sejak 27 Desember 2017.

Perpanjangan, kata Johan, disebabkan DPR belum memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner pilihan Pansel Komisioner KPPU.

Jokowi telah mengirimkan 18 nama hasil pilihan Pansel kepada DPR sejak 22 November tetapi hingga kini belum membuahkan hasil.

Perpanjangan dikeluarkan per dua bulan mulai dari 27 Desember 2017-27 Februari 2018 dan 27 Februari-27 April 2018.

“Jadi Presiden mengimbau Komisi VI segera menguji kelayakan dan kepatutan dalam masa sidang 5 Maret-27 April agar KPPU segera mendapat komisioner baru,” ucap Johan.

Diimbau Bentuk Pansel KPPU

Sebelumnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah membentuk ulang tim Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2018 – 2023. Pasalnya, parlemen mempertanyakan independensi sejumlah anggota tim pansel.

“Saya minta ke pemerintah, panselnya dirombak. Cari yang independen, tidak ada hubungan kerja, tidak ada benturan-benturan dengan KPPU,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana kepada wartawan, Selasa (27/2).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2017 tertanggal 8 Agustus 2017 tim Pansel KPPU terdiri dari enam orang yaitu Hendri Saparini sebagai Ketua, Cecep Sutiawan sebagai Sekretaris, Rhenald Kasali sebagai anggota, Ine Minara S.Ruky sebagai anggota, Paripurna P. Sugarda sebagai anggota, dan Alexander Lay sebagai anggota.

Azam menyebutkan, Hendri yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, Tbk memiliki konflik kepentingan dengan KPPU terkait persaingan IndiHome. Sebagai catatan, KPPU telah memutuskan bahwa layanan IndiHome tidak melanggar UU Monopoli pada September 2017 lalu.

Kemudian, Rhenald Kasali selaku Komisaris Utama PT Angkasa Pura II juga dituding memiliki konflik kepentingan mengingat perseroan saat ini tengah menghadapi dugaan monopoli di Bandara Kualanamu.

Sementara, Ine berpotensi memiliki konflik kepentingan mengingat Ine saat ini masih berstatus sebagai Ahli dari terlapor PT Tirta Investasi dalam perkara KPPU Nomor 22/KPPU-I/2017 PT. Tirta Investama, dan masih berjalan.

“Kalau ada masalah dengan KPPU takutnya ada kepentingan-kepentingan dengan Komisioner. Kalau ada sidang KPPU, takutnya anggota Komisioner nanti utang budi,” ujarnya.

Kemudian, Komisi VI juga mempertanyakan penunjukkan langsung pihak ketiga PT Quantum HRM Internasional oleh pemerintah sebagai tim penilai kompetensi. Padahal, seharusnya itu dilakukan oleh Pansel.

Quantum juga merekrut pengacara David Tobing sebagai bagian dari tim penilai kompetensi. Padahal, lanjut Azam, David meruakan Kuasa Hukum dari perusahaan minyak CNOOC selaku terlapor dalam Perkara di KPPU No.23/KPPU-L/2016, dan masih berjalan.

article bottom ad