Home Aneka Kapolri dan Menkumham Pertanyakan Aksi Reuni 212

Kapolri dan Menkumham Pertanyakan Aksi Reuni 212

SHARE
article top ad

Jakarta, MB – Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menuding aksi unjuk rasa bertajuk reuni akbar 212 bermuatan politis.

Menurut dia, reuni 212 berkaitan dengan momentum politik jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

article inline ad

“Ini juga enggak akan jauh-jauh dari politik, tetapi politik 2018-2019,” ujar Tito saat dijumpai di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, hari ini, 30 November 2017.

Saat dimintai penjelasan lebih jauh terkait pernyataannya itu, Tito enggan berkomentar lagi.

“Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019,” kata Tito mengulangi pernyataannya.

Meski demikian, Tito yakin reuni 212 tersebut berjalan aman.

“Insya Allah aman,” ujar Tito.

Tito belum bisa memastikan apakah pengumpulan massa itu sudah mengantongi izin kepolisian atau belum. Ia akan mengeceknya ke Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis.

Diberitakan sebelumnya, alumni 212 berencana menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Monas, Sabtu 2 Desember 2017.

Acara itu sekaligus reuni akbar 212 atau memperingati satu tahun unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menodakan agama.

Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mempertanyakan tujuan digelarnya reuni akbar alumni 212.

Wiranto mengatakan, aksi 212 pada 2 Desember tahun lalu diadakan untuk menuntut proses hukum terhadap gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama.

Menurut Wiranto, aksi tersebut juga erat hubungannya dengan kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 yang sudah menghasilkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenangnya.

“Dan tatkala pilgub DKI selesai dan menghasilkan suatu keputusan gubernur dan wakil gubernur DKI dan sudah dilantik, sebenarnya hal-hal yang bersifat temporer itu sudah selesai,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 29 November 2017 kemarin.

Mantan Panglima ABRI ini pun menilai bahwa reuni 212 bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Apalagi jika acara tersebut mengerahkan massa dalam jumlah yang banyak.

“Kami sayangkan bahwa akan mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat dari daerah kan butuh biaya, butuh waktu dan mengganggu aktivitas mereka di daerah. Mungkin pekerjaannya ditinggalkan, penghasilannya akan kurang,” kata dia.

Wiranto mengatakan, ia akan segera bertemu dengan para tokoh alumnus 212 untuk menanyakan apa tujuan kegiatan reuni tersebut. Sementara terkait izin acara, Wiranto mengatakan bahwa hal tersebut adalah wewenang kepolisian.

“Maka sebenarnya pada situasi sekarang ini lebih baik kita menjaga satu kondisi yang kondusif yah menjaga stabilitas politik karena kita akan menyongsong pilkada. Di 171 daerah dan itu besar sekali,” kata dia. (Mlk)

article bottom ad