Home Aneka Nasib Setya Novanto di Tangan Kusno

Nasib Setya Novanto di Tangan Kusno

SHARE
article top ad

Jakarta, MB – Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kusno terpilih sebagai hakim sidang praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Ia akan mulai menyidangkan gugatan yang diajukan Setya pada 30 November 2017 mendatang.

“Dia hakim yang bersih,” kata juru bicara PN Jakarta Selatan, I Made Sutrisna, Rabu, 15 November 2017.

article inline ad

Kusno tercatat beberapa kali memegang permohonan praperadilan para tersangka kasus korupsi dan pidana umum.

Selama itu pula, ia belum pernah mengabulkan praperadilan para pemohon. Gugatan status tersangka Setya akan menjadi perkara praperadilan besar keempat yang dia tangani selama bertugas di PN Jakarta Selatan.

Perkara pertama adalah gugatan praperadilan yang dilayangkan tiga lembaga swadaya masyarakat terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi pada Desember 2009.

Tiga kelompok itu meminta Kusno membatalkan SKPP yang telah membebaskan dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi saat itu, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Kala itu, Kusno menolak gugatan praperadilan dengan menerima eksepsi yang diajukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia menilai pihak ketiga (LSM) tak memiliki kerugian langsung untuk menggugat SKPP tersebut.

Kedua, Kusno menangani praperadilan tentang proses penangkapan terpidana kriminal John Refra alias John Kei oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 13 Maret 2012. Dia menolak permohonan tersebut dengan alasan kuasa hukum dan saksi tak bisa membuktikan bahwa polisi melakukan pelanggaran aturan dalam penembakan kaki John Kei saat penangkapan di Hotel C’One, Pulomas, Jakarta Timur, pada 17 Februari 2012.

Ia juga pernah menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter AW101, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Irfan meminta Kusno membatalkan status tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 224 miliar itu. Namun Kusno menolak permohonan praperadilan Irfan. Alasannya, “Sudah ada bukti permulaan yang cukup,” tutur Kusno.

Nasib Setya Novanto di Golkar Tunggu Praperadilan                                                Rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar memutuskan menerima Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Adapun nasib Setya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menunggu hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keputusan ini dicapai setelah pengurus DPP menggelar rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Selasa, 21 November 2017. Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid selaku pimpinan rapat pleno mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan suasana batin Setya, para kader, dan konstituennya.

“Kesimpulan pertama, menyetujui Idrus Marham sebagai Plt sampai ada putusan praperadilan,” katanya dalam konferensi pers seusai rapat di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Nurdin menjelaskan, bila nanti hakim tunggal praperadilan mengabulkan gugatan Setya, saat itu juga posisi pelaksana tugas akan berakhir.

Sebaliknya, bila gugatan Setya ditolak, pelaksana tugas ketua umum bersama ketua harian akan menggelar rapat pleno guna menetapkan langkah selanjutnya. “Yaitu untuk meminta Setya Novanto mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar,” ucapnya.

Jika praperadilan menolak gugatan Setya dan ia enggan mengundurkan diri, rapat pleno menyetujui pelaksanaan musyawarah luar biasa untuk mencari pemimpin Golkar yang baru. (Mlk)

article bottom ad