Home Amerika Filsuf dan Akademisi Internasional Minta TNI Ditarik dari Papua

Filsuf dan Akademisi Internasional Minta TNI Ditarik dari Papua

SHARE
article top ad

Jakarta, MB – Noam Chomsky, filsuf anarkis yang merupakan profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT), Amerika bersama sekelompok akademisi internasional lain meminta Pemerintah Indonesia menarik Tentara Nasional Indonesia dari wilayah Papua.

“Kami meminta Pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgen dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia, mendemiliterisasi kawasan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai,” ujar para akademisi terebut dalam surat terbuka, Senin 20 November 2017.

article inline ad

Kelompok International Academics for West Papua tersebut mengatakan, tentara Indonesia sering menembaki warga yang melakukan demonstrasi damai, membakar desa-desa dan menyiksa pegiat sipil dan warga setempat sejak 1969.

“Meski telah dilarang memasuki provinsi tersebut, sejumlah pengamat independen seperti Human Right Watch, Amnesty International dan Tapol telah mendokumentasikan pelanggaran HAM parah dan endemik oleh Indonesia di seluruh penjuru Papua,” kata kelompok yang dibentuk pada 2016 tersebut.

“Pasukan khusus Indonesia dan unit kontra-terorisme seperti Kopassus dan Detasemen 88–dilatih oleh negara-negara Barat–terimplikasi dalam pemukulan, pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan massal” di wilayah tersebut.

“Keberadaan militer yang sangat besar, dikombinasikan dengan rasisme dan diskriminasi ekonomi sruktural terhadap populasi lokal Papua, hanya akan berakibat pada konflik dan pelecehan.”

Mereka juga menuntut pelatihan militer dan polisi serta ekspor persenjataan untuk Indonesia dihentikan hingga pelanggaran ham di Papua Barat dihentikan, “termasuk pelatihan dan pendanaan Densus 88 oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, Selandia Baru di Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta.”

Selain menuntut penarikan aparat militer dan penghentia kerja sama, Chomsky dan kawan-kawan juga meminta Indonesia melepaskan para tahanan politik dan mengizinkan pengamat, lembaga non-pemerintah serta media internasional untuk memasuki Papua.

Tak hanya untuk Indonesia, para akademisi menuntut masyarakat internasional mengambil sikap tegas terkait dugaan pelanggaran ham di Papua dan menyerukan pemerintah Indonesia agar menghargai Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, serta Perjanjian Internasional tentang Hak Politik dan Sipil yang telah diratifikasi RI.

Surat terbuka itu dapat ditemukan di situs International Academics for West Papua dan publik bisa ikut menandatangani.

Selain Chomsky, sejumlah akademisi yang menandatangani surat tersebut di antaranya Michael Webb, dosen Universitas Sydney; Camellia Webb-Gannon, peneliti Universitas Sydney Barat; Helen Gardner, Profesor Deakin University; Grant McCall dari Universitas Sydney dan 14 praktisi lainnya. (Mlk)

article bottom ad