Home Negara Sebut PDIP Seperti PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polisi. Apa Kata Fadli...

Sebut PDIP Seperti PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polisi. Apa Kata Fadli Zon?

SHARE
article top ad

Jakarta, MB – Sejumlah aktivis PDI Perjuangan melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno ke polisi menyusul pernyataannya yang dianggap menyerang partai mereka. Arief disebut telah menyamakan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Arief dilaporkan pada Rabu, 2 Agustus 2017 oleh salah satu sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). “Dia menganggap PDI pembohong dan sama dengan PKI. Itu masuk dalam delik. PKI kan sudah dilarang dan tidak ada sejarahnya PDI Perjuangan bergabung dengan PKI,” ujar Fajri Safii, Ketua Bidang Hukum dan HAM Repdem.

article inline ad

Pernyataan Arief itu dinyatakan lewat sebuah media massa online. Adapun beberapa hari setelah berita itu beredar, Arief menyatakan permintaan maaf.

Arief disangkakan dengan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pernyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum.

Laporan Fajri telah diterima Polda Metro Jaya dengan nomor LP/3633/VIII/2017/PMJ/Dit. Fajri menyertakan barang bukti berupa sejumlah berita pernyataan Arief di media massa.

Kolega Arief di Partai Gerindra pun tak setuju dengan pernyataan Arief. Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut, pernyataan Arief Poyuono, beberapa waktu lalu terkait PDI-P bukanlah sikap dan pernyataan Partai Gerindra. Pernyataan itu, menurut Fadli Zon adalah pernyataan pribadi.

“Pertama, perlu ditegaskan, bahwa Gerindra selalu menghormati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua partai politik, kata Fadli Zon dalam keterangannya yang diperoleh Tempo, Rabu 2 Agustus 2017.

Meski berkompetisi secara elektoral, menurut Fadli Zon, Gerindra menganggap PDI Perjuangan—juga partai-partai lainnya—sebagai mitra dalam berdemokrasi. “Sebagai mitra, tentu ada fatsoen yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu. Ketua Umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini.”

Fadli Zon mengatakan, pernyataan Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDI-P itu sifatnya adalah pandangan pribadi, jadi tidak mewakili sikap dan pandangan partai.

Sebagai partai di luar pemerintahan, Gerindra tentu sering mengkritik dan mengoreksi pemerintah. Tapi Fadli mengeaskan jika obyek kritik Gerindra adalah kebijakan, bukan pribadi orang atau organisasi. “Kami menyayangkan saudara Arief. Partai akan menegur yang bersangkutan terkait persoalan ini. Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya.”

Fadli Zon menambahkan, Partai Gerindra tetap pada pendirian bahwa ketentuan mengenai angka Presidential Threshold (PT) 20 persen bagi Pemilu Serentak 2019 menggelikan.

Ketentuan itu telah mengebiri hak berdemokrasi rakyat yang secara tegas telah dijamin konstitusi, terutama Pasal 6A UUD 1945. Pandangan Gerindra mengenai hal itu tak berubah.

“Karena itu, Gerindra akan mendukung setiap elemen masyarakat yang melakukan uji materi atas ketentuan PT 20% itu. Semoga saja hakim MK tetap istiqomah sebagai pengawal konstitusi,” katanya. (Mlk)

article bottom ad