Home Agama Pimpinan DPR Ini Tak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

Pimpinan DPR Ini Tak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

SHARE
article top ad

Jakarta, MB – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, kurang tepat apabila pemerintah menggunakan dana haji untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

Menurut dia, kalaupun dana haji akan diinvestasikan ke infrastruktur, maka jenis infrastrukturnya harus yang berkaitan dengan kepentingan jemaah haji.

article inline ad

“Kalau dipergunakan untuk infrastruktur, infrastruktur seperti apa? Kalau infrastruktur haji, oke, masih ada kaitannya. Tetapi kalau misalnya untuk bangun jalan tol di sini, itu rasanya menurut saya kurang tepat,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 jULI 2017.

Agus menyebut pemerintah bisa menggunakan dana haji untuk membeli atau menyewa pesawat pengangkut jemaah haji.

“Selama ini kan kita pakai Saudi Arabian. Bahkan Garuda tidak mungkin bisa mengangkut. Kalau perlu sewa atau beli pesawat lagi,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Selain pesawat, ia juga menyarankan pemerintah untuk membangun akomodasi seperti hotel di Mekkah dan Madinah untuk keperluan para jemaah asal Indonesia.

“Sehingga rasanya ini lebih tepat kalau dibandingkan untuk bangun infrastuktur (di Indonesia). Ini jelas pasti tidak melanggar Undang-undang,” kata Agus.

“Tetapi kalau untuk infrastruktur yang ada di sini, menurut saya ini bisa ditengarai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak mengatur larangan penempatan atau investasi langsung di proyek infrastruktur dalam negeri.

Akan tetapi, diatur penempatan atau investasi dana haji harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Disebutkan di dalamnya, penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Presiden Joko Widodo usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.

Keuntungan dari investasi tersebut, menurut Jokowi, bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

“Bisa saja kan. Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan pemerintah bisa mencari proyek infrastruktur yang sudah pasti akan menghasilkan keuntungan besar.

“Misalnya ada jalan tol yang sudah brownfield (sudah melewati proses perizinan), mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan, yang aman-aman,” kata Jokowi.

“Jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau naruhnya di situ? Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi,” tambah Jokowi. (Mlk)

article bottom ad