Home Liputan Utama Sejumlah Pihak Kecam Larangan Siaran Langsung Sidang Korupsi E-KTP

Sejumlah Pihak Kecam Larangan Siaran Langsung Sidang Korupsi E-KTP

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Pakar hukum dan etik pers serta sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Wina Armada Sukardi, mengecam keras larangan siaran langsung sidang pengadilan kasus korupsi KTP Elektronik atau e-ktp terbuka untuk umum. Sidang berlangsung hari ini, Kamis, 9 Maret 2017 di pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Wina, larangan siaran langsung pengadilan yang terbuka untuk umum, selain jelas-jelas penghinaan terhadap kemerdekaan pers, juga bertentangan diametral dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas, terbuka dan jujur. “Pelarangan siaran langsung terhadap sidang yang terbuka untuk umum, termasuk kualifikasi pengkhianatan terhadap jiwa dan semangat dari KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)” kata Wina di Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

article inline ad

Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Johanes Priana, menegaskan pengadilan Tipikor melarang siaran langsung kasus dugaan korupsi e-KTP. Alasannya, ketua PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan peraturan melarang siaran langsung di lingkungan peradilan Jakarta Pusat. Selain itu sidang tetap terbuka untuk umum dengan asumsi publik yang datang ke pengadilan, bukan pengadilan menatangi publik melalui siaran TV.

Sementara Wina menegaskakan, sesuai dengan KUHAP, apabila sidang dinyatakan terbuka untuk umum, berarti masyarakat atau publik boleh dan dapat mengetahui apa yang terjadi dalam proses persidangan. Filosofi dari sidang terbuka untuk umum, tambah Wina, agar pengadilan berjalan dengan fair dan adil, karena dapat disaksikan dan diawasi langsung oleh publik. Dalam hal ini pers ialah wakil dari publik yang tidak dapat datang ke sidang pengadilan.

Wina mengingatkan pula, pengertian ‘umum’ saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, tidak lagi cuma semata-mata terbatas pada pengunjung di ruangan sidang. “Tapi umum juga dapat bermakna jutaan penonton yang menyaksikan langsung melalui kamera televisi, corong radio dan bahkan streaming,” katanya.

Keberatan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Hinca yang hadir dalam sidang pembacaan dakwaan dua tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hari ini mengatakan, kedatangannya ini lantaran pengadilan melarang televisi menyiarkan sidang secara langsung.

“Ke sini protes pers tidak boleh siaran langsung,” ucapnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis. “Saya kecewa berat larangan (siaran langsung) itu, karena ini kasus korupsi melibatkan banyak pihak, dan itu untuk publik kok.”

Hinca berujar, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pers. Menurut dia, pelarangan penyiaran langsung seharusnya hanya untuk sidang asusila dan anak-anak di bawah umur. “Jessica saja kau buka, ada tidak untungnya buat kita? Kalau ini (e-KTP) jelas toh, Demokrat juga ada, silakan,” tuturnya. (Mlk)

article bottom ad