Home Liputan Utama Kenakan Rompi Orange KPK, Patrialis Akbar Mengaku Tak Bersalah

Kenakan Rompi Orange KPK, Patrialis Akbar Mengaku Tak Bersalah

SHARE
article top ad

Jakarta, Mediabhayangkara.co.id – Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar tertangkap tangan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi pada Rabu malam, 25 Januari 2017. Ia diduga menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman sebesar Rp 2,15 miliar. Uang disebut sebagai kompensasi untuk menolak uji materi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dikatakan, jika uji materi dikabulkan, diduga akan membuat bisnis impor daging yang geluti Basuki menjadi tidak lancar.

Patrialis dibekuk di Mall Grand Indonesia dan langsung digelandang ke ruang penyidik KPK. Ia diperiksa hingga Jumat dini hari, 27 Januari 2017. Begitu keluar ruangan, Patrialis terlihat memakai rompi warna oranye sebagai tanda telah menjadi tersangka KPK dan digiring ke tahanan.

article inline ad

Dalam keterangannya kepada pers, Patrialis Akbar mengaku tidak pernah menerima suap serupiah pun dari pengusaha impor daging Basuki Hariman. “Demi Allah. Saya betul-betul dizalimi. Nanti kalian bisa tanya Pak Basuki. Bicara uang saja tidak pernah,” ucap Patrialis usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat dini hari, 27 Januari 2017.

“Mungkin nama MK tercoreng karena saya dijadikan tersangka, tapi saya tekankan saya tidak pernah terima satu rupiah pun dari Pak Basuki,” ujarnya lebih lanjut.

Mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Suap itu diduga terkait dengan uji materi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Basuki Hariman, pemilik 20 perusahaan, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Uji materi Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 itu diregistrasi pada 29 Oktober 2015 dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015. Ada enam pihak yang menjadi pemohon, salah satunya adalah Teguh Boediyana, seorang peternak sapi. Sedang Patrialis menjadi salah satu hakim dari sembilan hakim yang memutus perkara tersebut.

Selain Patrialis dan Basuki, pada perkara ini KPK juga menetapkan sekretaris Basuki, Ng Fenny, serta seorang swasta bernama Kamaludin sebagai tersangka. Total ada empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Basuki dan Ng Fenny sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Patrialis dan Kamaludin sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (Mlk)

article bottom ad